JawaPos.com – Pemerintah diminta bisa mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menunjuk penjabat kepala daerah, dari unsur aparat keamanan khususnya TNI-Polri. Dalam putusan MK terkait judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, TNI-Polri apabila jadi penjabat kepala daerah harus mundur dari jabatannya.
“Pemerintah perlu mematuhi putusan tersebut. Tidak patuh sama dengan bisa berdampak pada penunjukan pejabat yang akan dinilai cacat hukum,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS Usulkan Pembuatan Aturan Khusus Pengangkatan Penjabat Kepala DaerahPKS Usulkan Pembuatan Aturan Khusus Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Menurut Mardani, aturan pengangkatan penjabat dibutuhkan sebagai penegasan bahwa pemerintah tidak akan mengangkat penjabat dari kalangan anggota TNI dan Polri aktif.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Umrah Kemenangan Bersama Sekjen PKS, Mendoakan Terwujudnya Cita-Cita NasionalJajaran DPP PKS melaksanakan umrah bersama sepuluh hari terakhir Ramadan. Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy bilang begini. HabibAboe
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
PKS Tolak Duet Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024PKS mengkritik dukungan Sekretariat Bersama (Sekber) agar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berduet dengan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 udh lewat masa'y.. kya ga ad yg lain aj😂 Skenario Baru: Capres Prabowo Berpasangan dengan Cawapres Jokowi Seandainya skenario ini mulus dan menang pilpres, kemudian 'presiden Prabowo' berhalangan tetap atau mundur, apakah lalu 'wapres Jokowi' dilantik jadi presiden? BERITA GA PENTING. SAMPAH !!!
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Politisi PKS: Semoga Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Seperti Batu Bara, Dibatalkan Menko Luhut“Semoga kebijakan itu tidak bernasib sama seperti larangan ekspor batu bara yang hanya berumur sepekan. Dan ironisnya kebijakan larangan ekspor batu bara yang ditetapkan Presiden dibatalkan oleh Menko Maritim dan Investasi,” kata Mulyanto.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Wamenhumkam: Ini alasan perubahan nama RUU PKS menjadi UU TPKS - ANTARA NewsANTARA - Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S Hiariej pada Jumat (22/4) menyampaikan alasan perubahan mendasar dan diksi hukum terhadap RUU Penghapusan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
PKS Juga Soroti Kasus Migor: Ada Kesan Hanya 'Hiburan' untuk MasyarakatPKS turut menyoroti penangkapan para pelaku dugaan korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. PKS menyebut wajar ketika kasus itu dianggap hiburan masyarakat. Kenapa selalu kau tebarkan curiga ? jika harga migor tetap mahal , perasaan masyarakat pasti mikir nya memang ini gimik semata untuk meredam amarah rakyat Sandiwara istana
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »