PELAKSANAAN Pilkada serentak 2020 dinilai akan mengalami banyak kendala akibat pandemi covid-19. Salah satunya ialah belum terealisasinya seluruh anggaran peneyelenggaraan Pilkada memasuki bulan Juni yang jadi salah satu tahapan Pilkada serentak, yaitu verifikasi dukungan calon perseorangan.
Menurut dia, aspek peraturan teknis untuk pengaturan pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi, anggaran, maupun kapasitas petugas dengan penguasaan pengelolaan pilkada saat bencana nonalam sama sekali belum menunjukkan perkembangan. Dengan begitu tidak dapat meyakinkan bahwa persiapan pilkada dapat terlaksana dengan baik.
Senada dengan Perludem, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Syamsul Luthfi mengatakan pilkada di 270 daerah pada 9 Desember akan mempertaruhkan partisipasi masyarakat dan mutu demokrasi. Pasalnya suksesi dalam penentuan pemimpin daerah kala pandemi dapat terhambat oleh ancaman penyebaran virus korona.
"Tentu sangat sulit diatur teknisnya. Kemudian yang sangat tidak fair adalah kepala daerah incumbent bisa memanfaatkan momentum pandemi covid untuk menggaet suara dengan menyalurkan bantuan baik dari APBN maupun APBD," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat: Sebaiknya pilkada serentak ditundaBeberapa tahapan membutuhkan pertemuan antara petugas penyenggara pemilu di lapangan dengan masyarakat, termasuk peserta pemilu dengan masyarakat. PilkadaSerentak
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »