Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Telan Dana 15 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri , Hadi Prabowo memimpin rapat koordinasi kesiapan dana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Rapat diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu .

Selain itu, memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Hadi menakankan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan sesuai ketersediaan anggaran.

“Jika dibandingkan jumlah besaran Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 dengan jumlah usulan sementara pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 202,40 persen,” ujarnya. “Supervisi dan fasilitas NPHD ini terus kita lakukan untuk memastikan anggaran tercukupi dan tepat waktu, sehingga diharapkan secepatnya daerah yang belum melakukan NPHD untuk segera menandatangani,” ungkapnya.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPU DIY sebut kebutuhan anggaran pilkada serentak 2020 terpenuhiKomisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut kebutuhan anggaran pilkada serentak 2020 di tiga kabupaten, yakni Sleman, Bantul, ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Penandatanganan NPHD Pilkada 2020 di Bali dilaksanakan serentakGubernur Bali Wayan Koster menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 untuk enam kabupaten/kota di ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Lebih Separuh Daerah Belum Tanda Tangani NPHD Anggaran PilkadaDari hasil rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di Kemendagri masih banyak daerah yang belum...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Draf PKPU Tak Larang Napi Korupsi Maju Pilkada 2020Draf Peraturan KPU soal Pilkada 2020 melarang terpidana bandar narkoba maju pilkada, namun aturan itu tidak ada untuk napi kasus korupsi. Setuju Bingung... Padahal koruptor itu benalu yg harus di bersihkan. Masa kdrt di hitung, korupsi kagak. Kdrt mah ya cuma buat keluarga nya sendiri, kalau korupsi bisa kena 1 daerah susahnya.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Yang Terpilih di Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun, Ini PenyebabnyaPemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020 hanya menjabat selama empat tahun. Itu terjadi karena UU Pilkada No 10 tahun 2016 belum direvisi.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Karawang Hibahkan Rp 97 Miliar untuk Pilkada 2020Karawang telah menyelesaikan NPHD Pilkada 2020.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »