Hal tersebut disampaikan Gugus Tugas Covid-19 dalam Surat bernomor B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 yang diterima KPU pada Rabu .
yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat Ayat Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020, dengan syarat dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam setiap tahapan lanjutan pilkada 2020Serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan RI dalam penyiapan protokol kesehatan dimaksud, agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku sudah berkomunikasi dengan...
jokowi, PolhukamRI , kemendagri , KemensetnegRI , Pilkada wajib' ditunda , jika perlu Bupati, walikota, gubernur di pimpinan oleh PJ. Selain pelaksanaan sangat tidak efektif, anggarannya dapat dialihkan untuk sektor ekonomi
jokowi , PolhukamRI , KemensetnegRI , kemendagri ,DPR_RI saya menyampaikan usulan bahwa pelaksanaan Pilkada wajib' ditunda tahun depan. Tahapan Pilkada pasti tidak akan berjalan sesuai protokol covid19. Kampanye, pengawasan, pasti pelanggaran akan banyak terjadi .
Cuan bos Cuan !!!!
Gedein anggaran biar makin banyak yang bisa digarong
Pending dulu aja kali ya, kota barengan dulu tuntaskan korona!
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »