Tahun 2024 menjadi tahun politik. Untuk pertama kali Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah langsung secara serentak, diikuti sekitar 545 provinsi, kabupaten, dan kota. Peluit tanda dimulai kontestasi sudah ditiup Komisi Pemilihan Umum.
Peran birokrasi sangat krusial karena roda pembangunan ekonomi daerah digerakkan oleh sebuah mesin birokrasi. Sebagai mesin yang sangat vital, birokrasi memiliki sistem dan standar kerja baku sebagai syarat untuk bisa menjadi profesional. Untuk itu, perlu diciptakan sistem dan standar kerja birokrasi dari pusat sampai daerah. Gangguan terhadap sistem dan standar kerja akan menimbulkan distorsi hebat dalam efisiensi dan efektivitas.
Terobosan kebijakan atau inovasi daerah diharapkan bisa menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan mengeliminasi pungutan liar yang sering dikeluhkan publik. Masalahnya, institusionalisasi inovasi pelayanan publik tak dilakukan secara memadai sehingga kesinambungannya acapkali tak terjamin. Hal ini mengesankan konsistensi dan komitmen pemerintah/pemda tak cukup meyakinkan karena setiap ganti pemimpin, ganti pula kebijakan.
Ke depan setidaknya ada tujuh hal yang perlu diprioritaskan pemda dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik di daerah. Pertama, perlunya inisiatif, baik dari pemda, pimpinan satuan kerja perangkat daerah , maupun komunitas-komunitas, untuk membuat terobosan positif yang memajukan Indonesia/daerah.
Analisis Otonomi Daerah Reformasi Birokrasi R Siti Zuhro Sdgs SDG05-Kesetaraan Gender
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »