REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pelaksana Harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia Ginandjar Kartasasmita mengatakan komponen PMI yang bertugas di situasi konflik kerusuhan dan masa damai dilindungi Hukum Humaniter Internasional sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
Menurutnya, sesuai Pasal 21 dalam UU Kepalangmerahan, dalam hal terjadi konflik bersenjata, para pihak yang terlibat pertikaian wajib menghormati dan atau memberikan pelindungan kepada petugas dan objek yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional. Kemudian petugas perawatan dan kesehatan yang melaksanakan tugas kemanusiaan tidak dapat diserang atau diperlakukan dengan buruk, transportasi medis untuk mengantar yang sakit dan terluka atau petugas kesehatan-perawatan tidak boleh ditolak secara sewenang-wenang atau dibatasi. Petugas perawatan dan kesehatan tidak boleh dihukum ketika menjalankan aktivitas yang sesuai dengan etika perawatan-kesehatan. Mereka harus dibantu dalam menjalankan tugasnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PMI manfaatkan radio salurkan aspirasi korban bencana SultengPalang Merah Indonesia (PMI) memanfaatkan media radio untuk membantu masyarakat korban bencana alam tsunami, likuifaksi dan gempa bumi di Sulawesi Tengah ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sibat PMI Sukabumi dibekali kajian risiko bencana di masyarakatRelawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Palang Merah Indonesia (Sibat PMI) Kota Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pelatihan kajian risiko bencana di ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Peredaran Gawai Ilegal di Masyarakat Dikendalikan – Kompas.idMasa tenggang sampai dengan enam bulan mendatang digunakan sosialisasi untuk mematangkan integrasi sistem basis data IMEI milik Kemenperin, GSMA, dan operator telekomunikasi seluler. Ekonomi AdadiKompas Tiga peraturan terkait pengendalian peredaran gawai ilegal melalui IMEI akhirnya ditandatangani akhir pekan lalu. Apa langkah pengendalian peredaran gawai ilegal dengan identifikasi IMEI cukup memadai? Ekonomi AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Ada 'Kingkong' dan Dinosaurus di Trans Studio CibuburTrans Studio Cibubur (TSC) menghadirkan theme park berkelas internasional dapat menjadi pilihan berlibur di akhir pekan. eta mah nu baheula di cihampelas.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Politisi Demokrat Ajak Masyaakat Sukseskan dan Amankan Pelantikan PresidenMenjadi kewajiban seluruh masyarakat mensukseskan pelantikan presiden dan wapres karena dilihat dunia internasional.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Politeknik Maritim Dibangun Setelah Pelabuhan Patimban BeroperasiGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pelabuhan laut internasional Patimban di Subang akan disokong Politeknik Maritim.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »