Seharusnya, menurut Timboel, langkah yang diambil adalah melakukan cleansing data Penerima Bantuan Iuran ."Bila memang penghuni kelas 3 mandiri miskin, ya masukkan saja ke PBI, sementara yang mampu, bayar sendiri tanpa subsidi. Saya kira UU SJSN dan UU BPJS tidak boleh dilanggar oleh Perpres 64/2020 ini. Kalau pemerintah mau seperti Perpres 64 ini ya lakukan saja Perppu terhadap UU SJSN dan UU BPJS untuk memuluskan Perpres 64 tersebut," paparnya.
Sebagai informasi, Per 1 Juli 2020, tarif iuran kelas 1 naik lagi jadi Rp150.000 per orang per bulan. Kelas 2 naik menjadi Rp100.000. Kelas 3 di subsidi Rp16.500 dan per 1 Januari 2021 naik menjadi Rp35.000 sehingga pemerintah hanya menyubsidi Rp7.000.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan MasyarakatPeserta mandiri adalah kelompok masyakarat pekerja informal yang sangat terdampak Covid-19 tetapi pemerintah menaikkan lagi...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Nominal Iuran BPJS Kesehatan Diubah di Perpres yang Baru, Pakar: Upaya Main Hukum\n'Kalau mengubah jumlah kenaikan (iuran BPJS kesehatan) itu bagi saya penyelundupan hukum saja,' kata Feri. Piye menurutmu mas LaKalasie Tahun depan itu juga naiknya
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Jokowi Teken Perpres 64 Tahun 2020 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Berikut Rinciannya - Tribunnews.comJokowi juga resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri sebesar 100 persen yang berlaku mulai April 2020 lalu. BPjS kebijakan yg terlqlu dipaksakan, dipercepat itu sinergitas satu identitas,
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Naik Mulai Juli, BPJS Watch: Memberatkan MasyarakatKoordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa aturan ini akan memberatkan masyarakat karena terdapat kenaikan iuran dan subsidi yang berpotensi salah sasaran.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Rancangan Perpres TNI Berantas Terorisme Dianggap Tak Sesuai Mandat UU, DPR Diminta MenolakDraf Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dikirim Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke DPR RI pada 4 Mei 2020.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
BPJS Tindak Tegas Faskes yang Langgar Perjanjian Kerjasama |Republika OnlineBPJS Kesehatan Surabaya pantau kemungkinan rumah sakit langgar perjanjian
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »