JawaPos.com – Pemerintah diminta segera memperkuat sosialisasi pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, saat ini Perppu tersebut tengah menuai pro dan kontra.
Indra menyarankan, pemerintah tetap melanjutkan dialog dan harus mampu berkomunikasi dengan baik. Apalagi masih ada ruang perbaikan pada tataran aturan turunan Perppu Cipta Kerja nantinya. Adapun sebagian masyarakat yang kontra terhadap Perppu Cipta Kerja harus menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara lebih terukur. Sehingga pihak yang menentang mendapat pemahaman lebih mendalam.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Jawaban Hilangnya Pasal Cuti Haid & Hamil di dalam Perppu CiptakerPerppu Cipta Kerja terus menuai polemik pro dan kontra. Salah satunya pada tidak adanya pasal yang mengatur cuti haid hingga pekerja yang hamil.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja Lindungi Tenaga Kerja, Sekjen OPSI Sebut Malah Timbulkan PolemikMenurut Sekjen OPSI, hadirnya Perppu Cipta Kerja justru memicu polemik terutama di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja Cuma Akal-akalan Pemerintah, 'Kalau Aturan Enggak Keluar RI Akan Bangkrut'Ahli hukum tata negara sebut Perppu Cipta Kerja diterbitkan dalam keadaan memaksakan kegentingan. Genting moyang mu.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Tuai Polemik, Pekerja Desak Pemerintah Cabut Perppu Cipta KerjaOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mendesak pemerintah untuk segera mencabut Perppu Cipta Kerja.
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »
Tuai Polemik, Pekerja Desak Pemerintah Cabut Perppu Cipta KerjaOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai tidak tepat dalam melindungi pekerja.
Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »
Soroti Perppu Cipta Kerja, Hasan DPD: Pemerintah Lari dari TanggungjawabSenator asal Kalbar itu juga mengusulkan agar DPD lakukan gugatan antar lembaga jika Perppu Cipta Kerja disetujui.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »