REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi meyakini pemilihan kepala daerah langsung masih cocok diimplementasikan di Indonesia. Pilkada langsung pada pemilihan 2004 lalu dipilih sebagai solusi mengatasi maraknya praktik korupsi dan jual beli suara saat pemilihan dilakukan oleh DPRD atau pilkada tak langsung.
Titi mengatakan, selama permasalahannya tidak dibenahi seperti kerangka hukum, aturan main, dan manajemen, serta penegakkan hukum masih lemah, maka pilkada tidak langsung pun akan tetap melahirkan permasalahan yang dikeluhkan selama ini. Untuk menciptakan pilkada yang baik justru memerlukan komitmen partai politik melakukan pembenahan.
"Politik uang bukan berasal dari keinginan pemilih, perilaku elit yang tidak terkendali dan penegakan hukum yang lemah dan tebang pilihlah yang berkontribusi pada merajalelanya politik uang," jelas Titi. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan, evaluasi pilkada itu misalnya dari sisi biaya memungkinkan untuk melakukan efisiensi dan sisi tata laksana dapat disederhanakan. Kemudian penegakan hukum bagi pelaku politik uang, politisasi sara, dan penyebar hoaks atau kabar bohong.
"DPRD yang melakukan pemilihan tidak langsung itu harus betul-betul dikawal oleh publik oleh masyarakat dan oleh penegak hukum seperti KPK juga mengontrol," jelas Djo.
Dipilih MPR juga sama POLITIK UANG
Jual beli nya lebih terstruktur harga sesuai kursi di DPRD.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »