"Suka atau tidak suka putusan ini mesti jadi pegangan semua pihak, termasuk pula DPR. Kalau ada pandangan berbeda soal substansi Putusan ini, bisa saja para pihak tersebut kembali menguji substansi Putusan ini ke Mahkamah Konstitusi dengan menyajikan argumen konstitusional terbaru yang dianggap lebih kuat, relevan, dan kontekstual untuk masa kini sehingga bisa mengesampingkan substansi Putusan MK terdahulu ," jelas dia.
"Soal mantan napi korupsi misalnya, kan DPR merasa keberatan mengatur pelarangan pencalonan dengan alasan ada Putusan MK yang membolehkan. Maka untuk persoalan ini pun, mestinya DPR juga konsisten berpegangan pada Putusan MK. Agar publik juga mendapatkan pendidikan politik dan pembelajaran hukum yang baik dari DPR," sambung dia.
Hebat dpr....mentang2 menyuarakan suara rakyat demi kepentingan pribadi 👍👍👍
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Polisi Profesional Usut Kasus Anak Bupati MajalengkaAnak Bupati Majalengka Karna Sobahi, Irfan Nur Alam, yang menembak seorang kontraktor hingga saat ini masih bebas. Komisi III DPR yang membidangi hukum meminta polisi menangani kasus penembakan ini dengan profesional. AnakBupati Hrs adil..smua sm d mata hukum PAKEK PISTOL AIR KALI..MAKANYA DIBIARIN BEBAS Polosinya takut sama bapaknya apa adahal lain.jangan tebang pilih dong.di mata hukum warga negara sama hak dan keajibannya
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »