REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik oleh negara. Pembiayaan yang berasal dari negara kepada parpol diharapkan menekan biaya politik tinggi pada pemilihan umum, yang biasanya berujung politik uang dan tindakan korupsi.
Titi menjelaskan, pembiayaan partai politik oleh negara bukan berarti pembiayaan oleh pemerintah. Pembiayaan yang dimaksud dirinya ialah mekanisme public funding yang sudah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Jerman, Denmark, Swedia, dan Turki. Jika parpol dibiayai negara, partai harus memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi anggaran. Pengelolaan keuangan harus dipastikan berjalan baik dan terus diawasi.
Ia menuturkan, pembiayaan parpol saat ini masih didominasi oleh sekelompok pemodal yang menyebabkan sistem kaderisasi partai tidak berjalan baik. Sebab, hanya pemilik uang banyak yang bisa duduk di kursi elite partai dan mengendalikan kekuasaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Tanggapan Parpol Soal Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, Gerindra Menyerang, Demokrat & Golkar SetujuBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok/BTP dikabarkan akan menduduki jabatan penting di satu di antara (BUMN).
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
PPP Minta Ahok Mundur dari Parpol Jika Jadi Bos BUMNPPP meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mundur dari partai politik jika masuk ke BUMN. Ini dia sebabnya: Ahok BUMN Ketum PPP yg jadi Menteri itu apa kabarnya ya 😒 permintaan nya tertulis ya jangan lisan Apa ahok non muslim tidk bolh jdi bumn
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »