Pergub DKI Jakarta Soal Penggusuran Bisa Dicabut dalam Dua Minggu, Begini Prosesnya | merdeka.com

, Gembong Warsono mengatakan, tidak sulit untuk mencabut peraturan gubernur tentang penggusuran yang dibuat pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia mengungkapkan, hanya membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan itu menjelaskan proses pengajuan dari Pemprov DKI hingga fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri itu memakan waktu sekitar dua minggu.Dari sisi jarak, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri berada di wilayah DKI Jakarta sehingga dekat, berbeda dengan pemerintah provinsi lain misalnya di luar Jawa yang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

Meski begitu, lanjut dia, pencabutan pergub tersebut memberikan konsekuensi terhambatnya penataan permukiman di bantaran sungai dan normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir yang menjadi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, dua hal tersebut merupakan persoalan yang harus dituntaskan di DKI Jakarta.Di sisi lain, lanjut Gembong, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji tidak akan melakukan penggusuran.

"Kalaupun dicabut, tidak bisa tahun ini, harus tahun depan karena dimasukkan dulu ke dalam program penyusunan pergub tahun 2023," kata Yayan di Jakarta, Senin .Pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi sehubungan adanya sejumlah kelompok masyarakat berulang kali mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mencabut regulasi itu.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ditanya soal Desakan Cabut Pergub Penggusuran, Wagub DKI: Saya Baru Dengar | merdeka.comDesakan datang dari Warga DKI Jakarta yang terdampak penggusuran atau Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP). Mereka mengaku telah beraudiensi ke Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8) lalu.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Wagub DKI soal Biaya Penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta: RSUD Punya Anggaran SendiriWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Ibu Kota memiliki anggaran sendiri untuk dialokasikan membuat jenama baru 'Rumah Sehat untuk Jakarta'.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

PKB Bela Anies Dikritik PDIP, Usul Pergub Penggusuran Era Ahok DilanjutPDIP DKI Jakarta mengkritik Anies Baswedan terkait pemintaan pencabutan Pergub penggusuran paksa. Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta membela Anies. Haaaaaa kerjanya ganti nama.....skrg Cabut Pergub yg harusnya anies kerjakan tapi Tdk mampu Tuk diKerjakan
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Fraksi PDIP DKI Panggil Disdik DKI Buntut Dugaan Siswi Dipaksa Pakai JilbabFraksi PDIP DKI Panggil Disdik DKI Buntut Dugaan Siswi Dipaksa Pakai Jilbab: Gembong menyatakan terdapat laporan yang telah terima dari banyak pihak terkait dugaan pemaksaan mengenakan jilbab ini. Sehingga, pemanggilan dilakukan untuk mendengar… Kl urusan jilbab,semua kepanasan ya,giliran rok mini pura2 bego,ham gitu🐢🐢🐢
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Di Balik Kemajuan Pembangunan Manusia DKI JakartaLebih jauh, Amartya Sen (1999), peletak landasan konseptual pembangunan manusia, mendefinisikan pembangunan sebagai kebebasan (development as freedom).
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi AsihGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional Pemprov DKI.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »