jpnn.com, JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan itu dilakukan sebagai komitmen menjadikan Papua, bagian penting dari Indonesia.
Hal itu dilakukan selain untuk menimba ilmu, juga saling mengenal dan belajar satu sama lain. “Bukan sekadar bagaimana mengirimkan putra terbaik, di dalamnya juga menghargai lintas kultur lintas etnis agama. Pendidikan sejatinya bukan soal program belajar mengajar tetapi bicara soal pendekatan kebudayaan, karena Bhineka maka pendidikan sejatinya menanamkan saling menghargai perbedaan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 21 Juni 2020Berikut ini update data kasus Covid-19 untuk provinsi Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 20 Juni 2020Berikut ini update data kasus Covid-19 untuk provinsi Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Jokowi Ajukan Banding Kasus Pemblokiran Internet di Papua, Penggugat Sayangkan Langkah Presiden - Tribunnews.comPresiden Jokowi dan Menkominfo Johny G Platte mengajukan banding atas vonis PTUN Jakarta terkait kasus pemblokiran koneksi internet Papua. Waduh media2 nih bener2 ngasih berita yang kurang source ya, coba deh liat misal internet saat itu gak dimatikan apa bisa menjamin gak akan ada riots yg nyebar ke wilayah lain karna hoax?
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Penggugat Sesalkan Jokowi Banding Putusan Blokir Internet Papua'Pemerintah tidak mau belajar dari putusan majelis hakim yang dengan gamblang memutus perkara ini dengan berbagai pertimbangan,' kata Ade. lah memang ngak boleh banding ya Sy mau tanya kpd penggugat, berani tdk penggugat bertanggung jawab atas kerugian yg kami alami saat kejadian tersebut terjadi ? Dan Hakim yg memutuskan perkara ini jg harus berani bertanggung jawab atas kerugian yg kami alami sebab yg merasakan kami bukan kelian. Lah Banding kan mang jalur legal n dibolehkan jika terjadi ketidak puasan atas hasil putusan hakim. Biasa kan Hakimnya sendiri yg ks kesempatan / opsi buat melakukan banding.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Wawancara Pendeta Benny Giay Soal Jokowi hingga Rasisme di PapuaKetua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Pendeta Benny Giay terus mendorong dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok pro-referendum Papua yang bernaung di bawah organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Benny mengatakan pemerintah harus menyelesaikan empat masalah utama yang menjadi sumber konflik dan perlakuan rasisme terhadap orang asli Papua. Ia pernah dituding sebagai pendukung separatis dan kapok menyokong Presiden Jokowi. Gak perlu lah, karena sekarang kelihatannya sudah ganti kulit
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Ini Alasan Jokowi Batal Banding Putusan PTUN soal Blokir Internet PapuaPresiden batal mengajukan banding karena putusan PTUN tersebut tak mempunyai implikasi pada kebijakan pemerintah. :)) Seorang PEMIMPIN HARUS KONSEKUEN ......... apapun yang terjadi, atas IMBAS KEPUTUSANNYA
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »