KETERLIBATAN pemerintah daerah yakni provinsi Papua dan Papua Barat dirasa penting dalam menyusun peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khhsus Provinsi Papua. Dalam UU Otsus, pemerintah daerah terlibat dalam penyusunan grand desain pembangunan di tanah Papua.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan , yakni penyusunan PP mengikutsertakan pemda provinsi. "Sejalan dengan itu, Kemendagri melalui Ditjen Otda dalam waktu dekat akan menyampaikan surat secara resmi kepada pemda provinsi Papua dan Papua Barat untuk ikutserta dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan PP," ujarnya di Jakarta, Jumat . Ia juga menyampaikan rancangan PP diupayakan selesai sebelum batas waktu yang diamanatkan pasal 75 ayat , yakni paling lambat 90 hari sejak UU 2/2021 diundangkan.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani UU No. 2/2021, Senin . Menurut Akmal, masukan dari semua pihak terutama pemerintah daerah di wilayah Papua amat penting dalam proses penyusunan PP.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tegakkan Prokes, Satpol PP Harus Bekerja dengan EmpatiSebagai aktor utama penegakan protokol kesehatan, Satpol PP diminta bekerja dengan empati dan hati agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Penegakan prokes dibutuhkan untuk mengendalikan penularan Covid-19. Polhuk AdadiKompas mawarkukun
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Suami Korban Pemukulan Satpol PP di Gowa, Akui Istrinya Tidak Hamil - SINDOnews VideoSuami korban pemukulan oleh oknum Satpol PP saat razia PPKM Darurat disebuah cafe di Gowa, Sulawesi Selatan, mengakui istrinya tidak hamil. Pernyataan istrinya hamil spontan keluar karena menyaksikan istrinya dipukul oleh satpol PP.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Ada Potensi Pungli, Satpol PP Jadi Penyidik Dinilai BerlebihanPengamat tata kota, Trubus Rahardiansyah, menyebut kebijakan Satpol PP menjadi penyidik berlebih-lebihan. Ha ha.. wes angel angeeel..!!!! hora mungkin !!! ntar kl terjadi pungli, alasannya krn gajinya kecil...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Dikaji Jadi Penyidik Perda COVID, Ini Aturan soal Kewenangan Satpol PPPemprov DKI sedang mengkaji kemungkinan Satpol PP menjadi penyidik pada pelanggaran Perda COVID-19. Bagaimana aturan soal kewenangan Satpol PP?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Satpol PP Humanis Ikuti Arahan Jokowi dan MendagriPresiden Jokowi dan Mendagri memberikan arahan agar Satpol PP berlaku humanis saat bertugas. Warung suruh tutup, emang ada bantuan buat warung Suruh nunggu bantuan Selama nunggu suruh makan BATU
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Transformasi via UU Otsus Papua Terlalu PanjangKomnas HAM menyebut transformasi di Papua lewat UU Otsus bakal terlalu panjang, sementara Bumi Cendrawasih butuh perubahan segera.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »