"Munculnya program omnibus law dalam Perpres RPJMN yang ditindaklanjuti pemerintah dengan mengusulkan pembentukan sejumlah UU kepada DPR dengan menggunakan metode omnibus law pantas dipertanyakan," kata Said dalam sebuah diskusi di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin .Ia menjelaskan, setelah Garis Besar Haluan Negara dihapus, perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
Sementara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk setiap periode pemerintahan disusun oleh Presiden melalui Perpres. "Oleh sebab itu, dalam menyusun RPJMN Presiden tidak dapat keluar apalagi sampai mengingkari janji politiknya. Sebab RPJMN sejatinya adalah penjabaran atas visi, misi, dan program capres-cawapres yang memenangkan pemilu," ujar dia.Namun yang jadi persoalan, ia mengatakan, Jokowi tidak pernah menyebut sama sekali rencana pembentukan omnibus law.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Aturan Jam Kerja Diubah Dalam RUU Cipta Kerja, Buat Apa?Berkas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja mencantumkan aturan baru dalam penetapan jam kerja di Indonesia. Buat apa? OmnibusLaw via detikfinance
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Tonton Blak-blakan Menaker: Menjawab Kontroversi RUU Cipta KerjaMenaker Ida Fauziah menegaskan tujuan dibuatnya RUU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan pekerja secara berkelanjutan. Tapi isinya ga mencerminkan itu Cipta Lapangan Kerja. Ehehe Kosong omong
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
RUU Omnibus Cipta “Derita” Kerja Bangsa dan MUIUmat Islam dan MUI harus kaji Omnibus dengan seksama.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Pangkas Peran Daerah di Sektor Energi – Bebas AksesPenyederhanaan izin demi menarik investasi sektor energi dan sumber daya mineral, sebagaimana isi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, bakal memangkas peran pemerintah daerah. Ekonomi KawandalamPerubahan *TANDA TANGANI SAJA KERJASAMA BILATERAL GRAAK! URUSAN PERI-JIN-AN DIATUR DI BELAKANG HARI! NAMA SAYA PENJAMINNYA!!! BISA GA BEGICU? JAWAB!
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja, Pemerintah akan Minta Masukan ke MasyarakatPemerintah akan menggelar roadshow RUU Cipta Kerja ke daerah guna menjaring masukan masyarakat mulai pekan ini. Ini RUU cilaka itu kan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Jadi Dasar Transformasi Ekonomi Jilid IIIPemerintah mengusulkan untuk mengubah, mengganti, menghilangkan serta menghidupkan kembali pasal-pasal yang dianggap menghambat investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »