REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi Papua bersama Komisi Pemberantasan Korupsi segera membentuk tim yang akan mendata potensi pendapatan asli daerah baru. Yakni PAD dari sektor kehutanan, perikanan hingga infrastruktur transportasi laut seperti pelabuhan.
"Untuk itu, sudah diperintahkan kepada inspektorat agar ke kementerian atau lembaga terkait guna mengambil data, misalnya bahan bakar ada berapa titik yang diimpor dari luar, di mana hingga kini kami tidak tahu pajaknya, seperti yang di Freeport yang tidak bisa terdeteksi, jangankan mendeteksi, datapun tidak dimiliki," katanya.
"Padahal pelabuhan-pelabuhan tersebut dipakai untuk keluar masuknya bahan bakar minyak, juga kayu perikanan, dan hasil-hasil lainnya yang tidak terdeteksi oleh teman-teman di kabupaten/kota," ujarnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Bantu Pemda di Papua Tertibkan Aset Senilai Rp1,3 TriliunKPK membantu Pemkab/Pemkot di Papua memulihkan aset terkait Pendanaan, Personil, Prasarana dan Dokumen senilai Rp1,3 triliun.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
KPK Minta Jaksa Agung Evaluasi TP4DKETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengkaji kembali Tim T4 Pusat dan Daerah.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
'Toko Coklat' Bandung, Kuliner Serba Cokelat'Toko Coklat' suguhkan cake dan kudapan cokelat aneka bentuk, jenis dan rasa.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
DKI Siaga Hadapi Ancaman Banjir, 25 Kelurahan Terdata RawanPemprov DKI Jakarta membangun 987 sumur resapan dan 10 waduk.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Taat Setor Bagi Hasil Tambang Batu Bara, Jambi Raih Penghargaan PertambanganPemprov Jambi akan terus mendorong upaya peningkatan PNBP sektor mineral dan batu bara di masa mendatang.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Survei: Publik Lebih Percaya KPK Ketimbang PresidenTingkat kepercayaan publik ke KPK 85,7 persen dan ke presiden 75,2 persen. Survey dimana ? 👈🤔 Memang bener tuh setuju. Apalagi kalo presiden tukang janji Gak pa2, semua menghendaki kebaikan. Presiden, ada pembantu, berbagai persialan bangsa dicakup, dn blm tentu pembantunya jitu, banyak hal yg kurang. KPK kedepan lbh jelas lg.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »