Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengirimkan izin atau persetujuan revitalisasi kawasan Monas kepada Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka"Ya kalau di dalam ketentuannya kan kita bahasanya itu bukan izin ya, persetujuan. Sudah disiapkan. Sore ini kemungkinan," ujar Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Heru Hermawanto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat .
"Ya namanya proyek itu kan nggak semudah harus kemudian dihentikan kan, ini kan ada mekanisme kontrak. Itu saja aturan yang kita pegang. Kalau perjanjian kan nggak mungkin langsung putus," katanya. Selain itu, Heru mengatakan mekanisme penghentian proyek itu tidaklah mudah. Heru menyebut Pemprov DKI akan mengikuti arahan Kemensetneg."Mekanisme aturan kita kan nggak semudah melakukan itu . Kira-kira nanti mekanismenya seperti apa, kalau memang kita mengarah dihentikan, ya kita hentikan," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara mengatakan revitalisasi Monas belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Selain itu, Kemensetneg juga belum menerima pengajuan izin dari Pemprov DKI. "Mungkin bisa dilihat di Keppres 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka ya. Mungkin bisa dibaca di sana tentang komisi pengarah dan badan pelaksana tugasnya apa saja. Tapi yang jelas bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Sekretaris Utama Kemensetneg Setya Utama saat dihubungi, Rabu .
Goblok gebeerrnar,,, Monas di gundulin dulu baru minta ijin sama yg berhak memberikan ijin revitalisasi Monas..!!!! dasar kampret lu...!!?
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kisruh Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Masih Cermati KepresPemprov DKI masih mencermati Kepres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menyusul permintaan moratorium revitalisasi Monas dari DPRD.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Sebut Cagar Budaya Monas Hanya di TuguDinas Pariwisata DKI menyebut revitalisasi kawasan monas tak bermasalah karena yang termasuk cagar budaya hanya tugu Monas. Jangan di masuk kan hati,,BATAVIA SAAT INI DI KUASAI PARA KADRUUN DENGAN IDE GAGASAN KE GURUN PASIR AN,,NYA,,klo perlu pohon pohon di tebangi semua di ganti menara menara ala -ALADIN & JIN nya 😂🐶😂🐶😂🐶mana ada niat tan harga menghormatti situs luar biasa karya pendiri bangsa 2.Salah nya para -🐃🐃🐃🐃🐃😴😴😴😴😴saja,,obessitas di zona nyaman,,Ahok +Jarot sendirian di kroyok luar dalam,,smakin berat mereka pertahan kan Batavia mati matian Ala -VOC periode awal dengan gubernur jendral nya,,JAN PINTER KELLITAN VAN KGAK MAMPU BEKERJA,,
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Tidak Ada Izin Revitalisasi Monas, Ini Tahapan yang Tak Dilakukan Pemprov DKISebelum revitalisasi Monas dilakukan, seharusnya Pemprov DKI mengajukan izin kepada Komisi Pengawas untuk selanjutnya dilalukan pembahasan. Mana anak buah Anda, bpk aniesbaswedan DKIJakarta WalikotaJaktim ? Mana rasa estetika Anda yg kelas dunia itu. Kelas dunia maya? Cihuiii trotoarnya... Cihuiii JPO-nya... Cihuiii anggarannya... dprddkijakarta DKIJakarta SmartCity Gabener yang ga pernah bener kerjanya Baru jadi gubernur berapa tahun aja tololnya udah seabrek2.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Beri Kepastian Moratorium Proyek Monas Pekan DepanPemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan jawaban resmi terkait permintaan moratorium proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) pekan depan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Akan Ajukan Izin Revitalisasi Monas Sore IniBerdasarkan Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, istilah yang digunakan bukanlah izin... Mal administrasi nech wan aibon Emang rusak bener nih wan garong, siap2 kudu kena pidana nih gabener!! Harus nya diperbanyak lagi pohon' kok malah dgunduli
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Puan Tegaskan Monas bukan Hanya Milik DKI JakartaMonas sudah menjadi milik negara lantaran merupakan ikon Republik Indonesia. si Abud🐫 pikir Monas udh hak milik Kadrun🦎 & genk 😛😛
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »