Pemerintah Ungkap UU Pesanan, DPR Minta Pembuktian

  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 55 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap adanya undang-undang pesanan yang disponsori pihak tertentu. Pernyataan Mahfud itu direspons DPR dengan meminta pembuktian.

"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada. UU yang dibuat karena pesanan perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," kata Mahfud saat membuka kegiatan Suluh Kebangsaan, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis .

Mahfud juga menyebut masih banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih. Karena itu, kata dia, pemerintah saat ini membuat omnibus law."Bahkan sekarang yang dikeluhkan adalah peraturan yang tumpang tindih. Sehingga presiden sekarang membuat apa yang disebut omnibus law. Di bidang perpajakan aja tumpang tindih sehingga Bu Sri Mulyani mengeluarkan omnibus perpajakan, yang juga menjadi prioritas tahun ini tahun 2020," katanya.

"Di bidang perizinan, ratusan peraturan berbeda-beda akan di omnibus dijadikan satu. Nah itu di bidang hukum," lanjut Mahfud.Selain itu, Mahfud mengatakan Indonesia juga masih bermasalah di bidang penegakan hukum. Rasa keadilan menurutnya masih sering ditabrak oleh formalitas hukum. "Lalu di bidang penegakan, kita sudah tahu juga penegakan hukum di Indonesia menjadi masalah sekarang ini, rasa keadilan sering ditabrak oleh formalitas-formalitas hukum. Oleh otoritas-otoritas yang mengatakan kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan misalnya. Lalu timbullah rasa ketidakadilan, nah inilah penegakan hukum," katanya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

kalau presiden tidak keluarkan perppu kpk,apakah karena ada pesanan juga 🙄. Apalagi yang awalnya mengusulkan RUU tersebut adalah pemerintah

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan 'Pelanggaran HAM' di Era Jokowi: Ada Beberapa tapi Belum Kesimpulan - Tribun WowMahfud MD memaparkan beberapa kasus di era Jokowi yang kini sedang diselidiki oleh Komnas HAM untuk memastikan apa ada pelanggaran HAM oleh pemerintah Pelanggaran paling jelas adalah PEMBIARAN intoleransi spt pembubaran ibadah dan pelarangan pembangunan rumah ibadah. Minoritas komplain TOA kenceng aja dipenjara. Ibadah minoritas DIBUBARKAB koq sah2 aja ya ? Koq ga ada yg dipenjara ya ? Enak bener jadi PERSEKUTOR ?
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Soal UU 'Pesanan', Baleg DPR Pertanyakan Siapa yang Dimaksud Mahfud'Nah itu akan lebih bagus jika Pak Mahfud bisa menunjukkan. Karena pengusul UU itu ada tiga, DPD, kemudian pemerintah sendiri atau DPR,' kata Ketua Baleg DPR. MahfudMd UU 'pesanan' mungkin dalam pratiknya memang ada. Siapa yang dimaksud tentunya mereka yang di luar DPR yang punya kepentingan adanya undang-undang 'pesanan' tersebut. Tentu saja ada harganya.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

DPR Minta Pemerintah Lebih Serius Basmi Kelompok Bersenjata PapuaAnggota DPR Sukamta meminta pemerintah harus lebih serius memberantas kelompok bersenjata Papua, seperti menyapu bersih teroris kelompok Santoso. temponasional Lebih baik membasmi koruptor di legislatif Dan eksekutif. temponasional Kan non muslim:') temponasional kaum radikal paling sadis tuh KBP......
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

DPR Desak Pemerintah Tumpas KKB PapuaPemerintah juga harus melakukan deradikalisasi terhadap pihak yang berpotensi terpapar paham KKB.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

DPR dan Pemerintah Dinilai Belum Satu Frekuensi soal Omnibus Law'Omnibus law ini yang paham sekarang ini baru pemerintah, DPR kan belum paham betul,' terang Peneliti Senior Bidang Pengawasan Formappi M. Djadijono
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Mahfud: Pengesahan RUU PKS Jalan Keluar Masalah PerempuanMahfud MD menilai RUU PKS merupakan bentuk hadirnya negara dalam menghapus diskriminasi perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual. Lampu hijau nih dari Prof mohmahfudmd tentang RUU PKS yang dinantikan. cc: - psi_id - psi_perempuan - grace_nat - TsamaraDKI - UniEbby - IsyanaBagoesOka - daranasution_ - dini_purwono - AmbarsariPSI - gwendiamond_ - 4Y4NKZ - clarentia - Elina_Vay cc: - octania_ - xcintakiehlx - HerdianaKiehl - xrahmathekiehlx Wes menenga mbah
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »