REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebagai revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 mengenai belanja dan pendapatan negara. Ini dilakukan guna mendukung terobosan kebijakan fiskal dan mempercepat penanganan pandemi Covid-19.
Pagu belanja negara itu juga sudah termasuk belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 763,92 triliun. Selain merevisi anggaran belanja dalam APBN 2020, pemerintah juga merevisi anggaran pendapatan negara menjadi Rp 1.699,94 triliun dan anggaran pembiayaan menjadi Rp 1.039,21 triliun. Fadjroel mengatakan kebijakan pemerintah yang fleksibel dan adaptif dilakukan dengan memperhatikan dinamika penanganan Covid-19 di masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat terutama dari sisi suplai dan permintaan . Pemerintah juga, kata Fadjroel, berkomitmen dan berupaya keras mempercepat pelaksanaan, eksekusi, dan evaluasi program kebijakan penanganan Covid-19, kebijakan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan terkait kondisi menghadapi pandemi yang sudah berjalan, secara beriringan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Terdampak Pandemi, AP I akan Revisi RKAP 2020 |Republika Onlinesaat pandemi terjadi memberikan pengaruh tersendiri bagi industri penerbangan Nomor pelaporan t1lyaga.Dari bulan Maret sampai sekarang sudah 92 Kali MATI LAMPU . Bintuni Papua Barat adalah KOTA MINYAK & GAS tapi LISTRIK TDK PERNAH DIPERHATIKAN jokowi pln_123 tvOneNews KemenBUMN BP_plc Puspen_TNI erickthohir DivHumas_Polri KPK_RI Kiyai_MarufAmin
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU KejaksaanKomisi III DPR akan mengajukan revisi UU terhadap UU nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
KPAI Desak Dinas Pendidikan DKI Revisi Minimal Kuota PPDB Jalur ZonasiDia mengatakan, penambahan kuota menjadi minimal 50 persen untuk mengakomodir para calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi zonasi.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Gelar Rapat dengan Pakar Bahas Revisi UU PemiluKomisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar terkait penyusunan draf revisi UU Pemilu.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Revisi UU Pemilu Diharap tidak Timbulkan KebingunganPeneliti Politik LIPI Siti Zuhro menyebut banyak hal yang harus jadi perhatian dalam merevisi UU Pemilu. Salah satu yang paling sering dibahas publik ialah soal ambang batas parlemen dan sistem pemilu yang diusulkan menjadi proporsional tertutup.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Peneliti LIPI Ingatkan DPR, Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan 2024 SemataDia berharap segala keputusan yang diatur dalam RUU Pemilu dipikirkan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »