Pemerintah Pungut Pajak Netflix Lewat Omnibus Law

  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Omnibus law perpajakan akan menjadi dasar hukum pemerintah memungut pajak Google hingga Netflix.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah telah menyiapkan pelebaran pemahaman akan PMSE lewatphysical presenceperpajakan ini kita akan melebarkan tidak hanya keberadaan fisik tapi juga keberadaan secara ekonomi signifikan. Disedang kami petakan jadi memang kami coba tembus lewat omnibus perpajakan," jelasnya pada Selasa, .

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

sok-sokan pungut pajak, buka dulu akses netflix di indihome

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ada Omnibus Law, Netflix cs Pasti Bayar Pajak?Pemerintah telah menyerahkan berkas RUU Omnibus Law Perpajakan ke DPR RI. Dengan adanya Omnibus Law, Netflix cs pasti bayar pajak? OmnibusLaw via detikfinance
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

KSPI: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Hilangkan PesangonLewat Omnibus Law, kontrak kerja dinilai bisa seumur hidup. Apa hubungannya gitu? Lapangan kerja sama pesangon? Perusahaannya aja pada gulung tikar rejanasution Gimana ini pak reja ? rejanasution
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Draf Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Tak Pernah Diajak DiskusiKSPI mengaku tak pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah terkait penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Gataw lagi deh akutu :( 😱😱
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Demokrat Ingatkan Jokowi Tak Eliminasi Hak DPR Lewat Omnibus LawPolitikus Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan pemerintah tidak mengeliminasi hak DPR melalui omnibus law Cipta Kerja. Ntar juga dinaikkan anggaran DPR_RI oleh jokowi pakai duit pemotongan subsidi Dan kenaikan BPJS, mereka juga diam sprti skrg. tapi DPR suka mengeliminasi HAK rakyat? suara macan ompong siapa takut. wkwkwkkk
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah Dinilai Ingin Campur Tangan Lagi Soal PersCampur tangan pemerintah soal pers terlihat dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta Bahas Ulang Omnibus Law RUU CilakaPemerintah dianggap ingin memotong jalur demi efektivitas dalam draf omnibus law RUU Cilaka. NegaraDijajahKoruptor NegaraDijajahKoruptor RUU Omnibus Law belum saatnya berlaku di Indonesia, jauh lebih baik UU ketenagakerjaan yg berlaku saat ini, karena: Karyawan di Indonesia masih di upah sebatas UMK dan UMP serta belum memiliki skill individual Teknologi. Prioritas saat ink adalah Eksekutor Hak yg belum terpenuhi
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »