Pemerintah Minta Gubernur, Wali Kota dan Bupati Jadi Kepala Gugus Tugas Covid-19

  • 📰 voaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 61 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menjadi kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Tito meminta gubernur, wali kota dan bupati memimpin langsung gugus tugas di daerah untuk percepatan penanganan. Ia beralasan gugus tugas akan bekerja secara maksimal jika dipimpin langsung kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh dibanding pejabat daerah lainnya.

"Untuk itulah saya minta rekan-rekan kepala daerah selain memiliki rasa bahwa ini krisis, segera mengambil alih kepemimpinan dalam perang di daerah masing-masing dengan menjadi kepala gugus tugas di daerah masing-masing. Jadi jangan diserahkan ke sekda atau unsur-unsur lain," jelas Tito melalui keterangan online yang diterima VOA, Senin .Dalam surat edaran tersebut, Tito Karnavian menambahkan pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menjelaskan, status tersebut dibutuhkan untuk penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga di APBD daerah untuk penanganan wabah Covid-19 di daerah. Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak menjadi temuan pelanggaran oleh badan audit negara pada masa mendatang.

Bahtiar menjelaskan status keadaan darurat tidak sama dengan karantina wilayah karena dasar aturan yang digunakan juga berbeda. Karantina wilayah mengacu pada Undang-undang Kekarantinaan wilayah yang mengatur pembatasan perpindahan dan kerumunan orang. Sementara status keadaan darurat berdasar pada Undang-undang tentang Penanggulangan bencana untuk memudahkan penanganandampak buruk bencana.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Kenapa nggak sekali presidennya? Nggak mampu ya?

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 15. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Ikuti Saran MUI Fokus Tangani Covid-19Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid apresiasi MUI dan organisasi agamaa lainnya yang mengimbau untuk beribadah di rumah guna cegah penyebaran Covid-19. Kalau Pemerintah yg umumkan dibantah, kalau MUI diikuti kaumnya. Maunya apa sih ya, jumlah seupil tapi omong gede. Bukannya terbalik ya, seharusnya MUI lah yang mengikuti kebijakan dan aturan Pemerintah ? Hibahkan gaji anggota parlemen...negara wis ra duwe duit om...buat nanganin corona...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

HNW Minta Pemerintah Perhatikan Saran MUI Terkait Penanganan Covid-19Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi peran MUI dan organisasi keagamaan lainnya yang telah mengimbau umat masing-masing agar berperan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan beribadah di rumah. MPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Legislator Minta Pemerintah Tunda Pilkada dan Fokus Covid-19 |Republika OnlinePemerintah perlu membuat regulasi bila menunda agenda besar seperti Pilkada
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Evaluasi Langkah Penanganan Covid-19Ia juga mendorong pemerintah lebih masif menggunakan semua instrumen komunikasi publik, baik media massa maupun media sosial. Lebih baik di lockdown sxan Bu drpd sprti sekarang ini perekonomian pun tidak jelas. Jangan sampai saat negara2 lain sdh mulai berangsur normal beraktivitas kita msh bergelut dg opini lockdown.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Antisipasi Penyebaran COVID-19 di Lapas, Arsul Sani Beri Saran Begini untuk PemerintahPenasihat Fraksi PPP di DPR Arsul Sani merespons seruan Komisi Tinggi HAM PBB dan langkah beberapa negara lain terkait pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Viruscorona nyante ajah bruhhh....pake gaya oldskool ajah....biarkan berakhir secara alami...
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Taati Imbauan Pemerintah untuk Cegah Penularan Covid-19Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berharap masyarakat dapat menaati imbauan pemerintah berkaitan pencegahan penularan wabah virus Covid-19.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »