Pemerintah diminta tidak buru-buru reformulasi perusahaan digital

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah tidak buru-buru mereformulasi bentuk usaha ...

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo di Jakarta, Rabu . Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah tidak buru-buru mereformulasi bentuk usaha tetap perusahaan digital, yang akan menjadi salah satu poin dalam rancangan"Pemerintah disarankan bersabar demi menjaga suasana kondusif iklim investasi dan memberikan kepastian hukum," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dan G-20 juga sedang melakukan finalisasi terkait pajak perusahaan digital raksasa. Pilihan itu, lanjut dia, juga mengantisipasi risiko asimetri kebijakan perjanjian pajak Indonesia dengan negara mitra. Yustinus menjelaskan pemerintah akan menghapuskan definisi bentuk usaha tetap bagi perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia, sebagai salah satu poin dalam perubahan aturan perpajakan.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

[Cek Fakta] Hoaks Pisang Disuntik Darah HIV AIDSViral kabar tentang pisang disuntik darah HIV AIDS, jangan buru-buru percaya, cek faktanya.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

GDP Meningkat, Transmigrasi Perlu DireformulasiReformulasi tersebut dilakukan dengan model bisnis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Pemerintah dan DPR Kompak Bantah Revisi UU KPK Dilakukan Terburu-buruYasonna Laoly mengatakan, draf revisi UU KPK dimulai pada 2012. Kemudian dibahas pada 2015 hingga dilakukan sosialisasi pada 2017. kaya org kebelet berak ! Udah gateeel...
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta tidak Biarkan Perusahaan Pembakar LahanPenegakan hukum menjadi aspek penting sebagai efek jera dalam menindak pelaku yang diduga melakukan pembakaran lahan dengan sengaja. Dr tahunketahun kejadian berulang seakan Daerah Potensi KARHUTLA tak punya GIGI TARING alias Ompong. Seharusnyakan dibulanbulan dimulainya KARHUTLA Pemda siapkan TEAM BUSER Tembak ditempat bagi Para Penjahat Kemanusiaan & ALAM. WALHI, KOMNAS HAM& APARAT Bersinergi Cantik utk itu.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Baleg DPR Tepis Buru-buru Sahkan Revisi UU KPK Hari Ini'Sebenarnya tidak terburu-buru. Karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya,' kata Supratman soal revisi UU KPK. UUKPK RevisiUUKPK Tangkap dan jebloskankan ke penjara oknum kantor gojek yg korupsi orderan stasiun jakarta kota dan sekitarnya Yg terburu2 itu dari setan...(Hadist)... Dr semua kericuhan ini yg menang banyak sebenernya dpr 😣
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

2 Pekan Kena Asap, Begini Keluhan Warga KalbarRendra berharap pemerintah mengatasi serangan asap secara efektif, caranya adalah tegas kepada perusahaan yang membakar lahan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »