Pemerintah Diminta Pertahankan Asas Cabotage

  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 50 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 59%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Asas cabotage dinilai berhasil meningkatkan produktivitas industri pelayaran dalam negeri.

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia meminta pemerintah mempertahankan asas cabotage pelayaran nasional. Pasalnya, asas cabotage yang sudah berjalan sejak 2005 itu berhasil meningkatkan investasi dan produktivitas industri pelayaran dalam negeri.Ketua Umum Iperindo, Eddy Kurniawan Logam, menjelaskan, penerapan asas cabotage sukses meningkatkan populasi kapal nasional, dari yang hanya 6.000 unit sebelum diberlakukannya asas, menjadi sekitar 29.

"Undang-undang Pelayaran terkait asas cabotage sudah bagus sekali manfaatnya. Kapal semakin banyak menjadi 29.000 kapal. Dengan itu telah membuka ekosistem baru dan multiplier effect yang positif," ungkap Eddy Logam di Jakarta, Jumat .Dengan industri pelayaran nasional yang kuat itu, lanjut Eddy, juga berdampak positif terhadap industri galangan kapalnya yang terus tumbuh memenuhi permintaan pasar domestik.

"Karena itu, kalau industri pelayaran kapal dalam negerinya kuat akan berdampak terhadap industri galangan kapal. Karena itu, asas cabotage jangan direvisi karena sudah terbukti berdampak positif," tutur Eddy. Eddy menyebutkan, seharusnya asas cabotage ini diperkuat. Salah satunya dengan memberikan dukungan pendanaan yang kompetitif bagi pelaku pelayaran nasional.

"Asas cabotage harus diperkuat untuk menjaga kedaulatan kita. Kita bisa merambah ke perbankan untuk memberikan solusi berupa tenor panjang dan bunga rendah," sebut Eddy.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 26. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Legislator PKS tolak revisi UU Pelayaran yang hapus asas cabotageAnggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo mengkritisi usulan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Legislator PKS tolak revisi UU Pelayaran yang hapus asas cabotageAnggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo mengkritisi usulan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Pemerintah diminta lindungi media arus utamaPemerintah diminta melindungi media massa di Indonesia agar kue iklan tidak dikuasai oleh media digital seperti Google dan Facebook.
Sumber: Beritagar.id - 🏆 39. / 51 Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Sanksi Penunggak BPJSSanksi penunggak BPJS diyakini tidak akan efektif. dan hanya akan menimbulkan kriminal serta konflik baru Mendingan ngga usah ikut sekalian.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan Soal Tembakau AlternatifSejauh ini, pelaku usaha rokok elektrik sudah menerapkan batasan umur bagi konsumennya karena vape bukan untuk kalangan di bawah usia.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

NasDem Incar Pimpin Komisi Infrastruktur dan Energi di DPRSebagai pendukung pemerintah Partai NasDem ingin mengawal program-program pemerintah salah satunya bidang infrastruktur.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »