KETUA DPR Puan Maharani mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertemuan untuk berdialog dan menyamakan persepsi soal omnibus law.
"Saya mendengar bahwa tadi dilaporkan oleh Pak Airlangga, kemarin sudah dilakukan rapat terbatas untuk membahas soal ini. Sepertinya draf itu sudah masuk kata final. Namun, tentu saja masih perlu ada sedikit perbaikan untuk memperkuat hal-hal yang menjadi substansi yang mendasar," ujar Puan. "Saya menyampaikan kepada Ibu Ketua DPR sebagai konsultasi bahwa drafnya sudah selesai. Maka, kita bahas mengenai langkah-langkah selanjutnya dan mengikuti mekanisme yang ada di DPR. Jadi, kita samakan persepsi tersebut sehingga proses selanjutnya berjalan lancar," tukas Airlangga.Presiden Joko Widodo memastikan draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja tengah dalam proses penyempurnaan. Surat presiden akan segera diteken untuk selanjutnya diserahkan ke DPR agar mulai dibahas.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah dan DPR Didorong Membuat Platform Digital Undang-undangInstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong pemerintah dan DPR untuk membuat platform digital untuk transparansi pembuatan undang-undang dan meningkatkan partisipasi publik.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »
Pemerintah akan Dahulukan Penyerahan Draf Omnibus Law Perpajakan kepada DPRMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa sudah ada dua rancangan undang-undang terkait omnibus law yang hampir siap diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OmnibusLaw Dasar pinokio, pencitraan saja regulasi obesitas ini buktinya Draft UU omnibuslawproaseng ngotot mau diserahkan ke DPR, bila di syahkan UU tersebut dipastikan tumpang tindih dengan UU dan Peraturan sebelumnya termasuk Otonomi Daerah. Salah satu biang masalah kehancuran negeri.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Wuhan'Kami meminta Kemenlu dan KBRI terus berkomunikasi untuk memastikan kondisi kesehatan, kebutuhan logistik, dan mengupayakan evakuasi 243 WNI,' bokepindo Udah tu
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari ChinaKomisi I DPR berharap Kemlu bisa meminta pemerintah China buka jalur evakuasi Bunga utang lunas doloOO hahahaha
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pemerintah Telah Serahkan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPRMenkominfo pun berharap, proses politik di DPR akan berlangsung lancar agar UU PDP dapat segera disahkan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pemerintah Temui DPR Soal Omnibus Law tanpa Serahkan DrafPemerintah menargetkan Omnibus Law tuntas dibahas dalam 100 hari. Tolak omnibus law yang bertentangan dengan UUD 45, tolak Neo kolonialisasi liberalisme.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »