REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DewanPerwakilan Rakyat RI secara resmi telah menerima surat presiden beserta draf rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Rabu . RUU ini masih terus mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, termasuk sejumlah organisasi buruh.
Apalagi, kata Saleh, RUU Omnibus Law adalah gabungan dari berbagai aturan perundang-undangan yang ada. Tentu perlu dilakukan sinkronisasi terkait dengan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Ia juga meminta partisipasi kelompok-kelompok masyarakat untuk secara aktif memberikan masukan. Kemudian Saleh juga berharap ada masukan dari ormas-ormas besar seperti Nadhlatul Ulama , Muhammadiyah, Persis dan lainnya untuk ikut juga memberikan kontribusi. Begitu juga dengan kalangan akademisi, praktisi hukum yang menurut saya penting untuk memberikan masukan. Sehingga dengan dari seluruh aspek undang-undang ini bisa mengakomodir berbagai kepentingan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR: Percayakan Omnibus Law pada DPR dan PemerintahRachmat mengatakan DPR dan pemerintah membuat RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk kepentingan nasional
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pemerintah Bisa Ubah Omnibus Law Pakai PP, Ini Kata DPRAda salah satu pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang ini. Nanti pas di tuntut pp disuruh nunggu mk. Pas dah di mk disuruh kasi kesempatan dulu setelah gk didemo lagi tetep lanjut
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
BPJS Watch Desak Pemerintah dan DPR Transparan soal Omnibus LawBanyak lagi yang harus dikritisi dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Demokrat Ingatkan Pemerintah tak Sunat Tugas DPR Buat UUDraf Omnibus Law memuat pasal di mana pemerintah bisa mengubah UU. Bisakah dimaklumi dalam bernegara?! Maksudnya dan apakah sudah mewakili semua pemikiran yang ada dalam isi kaitan berkeadilan pokok nya terserah jokowi deh DIKTATOR TERSELUBUNG
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
DPR: Pemerintah Harus Cermat Kelola Limbah RadioaktifBapeten harus mengaudit pelaksanaan SOP pengelolaan limbah radioaktif.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jelang Rapat dengan DPR, Pemerintah Satu Suara Tetap Naikkan Iuran BPJS KesehatanMenurut Muhadjir, jika iuran BPJS kelas III tidak dinaikan akan berimbas pada keberlanjutan program BPJS Kesehatan. Ora sepakat sebenernya kalian ini mau memudahkan rakyat atau gimana sih? jokowi kemenkeu KemenkesRI BPJSKesehatanRI
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »