JAKARTA – Pemerintah belum memastikan nasib kebijakan moratorium pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit yang berakhir pada 19 September lalu.
Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo menunda pemberian izin operasi baru untuk perkebunan sawit dan memerintahkan kementerian/lembaga mengidentifikasi serta mengevaluasi kepatuhan perizinan sawit.
Perpanjangan moratorium izin lahan sawit dipandang sebagai solusi yang baik untuk lingkungan dan ekonomi. Moratorium sawit menjamin perbaikan tata kelola sawit dan melindungi lingkungan. korantempodigital KoranTempo
tempodotco Yakin , produktifitas ga bakal nambah kalau ijinnya di moratorium. Logika bro!
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Susun Standar Investasi Pariwisata untuk Gantikan EODB Bank Dunia - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.coInvestasi asing di sektor pariwisata sudah mencapai Rp 113,9 triliun pada kuartal II 2021. Pemerintah menyusun standar investasi pariwisata agar tak bergantung pada EODB. korantempodigital KoranTempo
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Pemerintah Mengejar Aset Obligor BLBI di Dalam dan Luar Negeri - Berita Utama - koran.tempo.coTunggakan yang ditagihkan bisa jadi di bawah nilai utang yang diterima obligor lewat skema BLBI di masa krisis moneter. KoranTempo
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Pemerintah Menyita Aset Obligor BLBI Kaharudin Ongko - Berita Utama - koran.tempo.coKaharudin Ongko masuk daftar obligor BLBI dengan jaminan dan kemampuan membayar yang rendah. KoranTempo
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Bagaimana Pemerintah Buru Pengemplang BLBI hingga ke Luar Negeri - Cover Story - koran.tempo.coPemerintah sudah memanggil 24 dari 48 obligor dan debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penyitaan aset bakal terus berlanjut, termasuk yang berada di luar negeri. Perlu regulasi baru untuk merampas harta obligor nakal serta kerja sama timbal balik hukum dengan banyak negara. Satgas BLBI sudah melayangkan 24 panggilan kepada obligor dan debitor BLBI. Kejaksaan Agung bersiap menyita aset obligor serta debitor berdasarkan kuasa Menteri Keuangan. korantempodigital KoranTempo yang 11ribu triliun apa kabar (^_^)
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Covid-19 di Sekolah, Pemerintah Lanjutkan Pembelajaran dengan Tatap Muka - Nasional - koran.tempo.coPembelajaran secara tatap muka mengakibatkan tiga sekolah menjadi kluster penularan Covid-19. Lebih dari 90 persen sekolah di Indonesia mengantongi izin belajar dengan tatap muka. korantempodigital KoranTempo Kepala Dinas Pendidikan memantau pelaksanaan belajar tatap muka di berbagai sekolah. Setiap kali ada kasus Covid-19 yang dialami siswa, masing-masing sekolah punya prosedur penanggulangan. korantempodigital KoranTempo
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Pemerintah DKI Kurangi Polusi Udara dengan Memasang Panel Surya di Sekolah - Metro - koran.tempo.coPemerintah Jakarta menargetkan semua sekolah, gedung pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan DKI terpasang panel solar pada 2022. Program ini tersendat karena pandemi Covid-19. korantempodigital KoranTempo tempodotco MANTAB tempodotco Lebih bermanfaat ini daripada Formula E sebetulnya. Sayang duitnya habis buat “fee” formula E sih.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »