Pemerintah Aktif Minta Masukan Masyarakat terkait Turunan UU Cipta Kerja

  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 59%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Pemerintah menyerap aspirasi dan masukan dari akademisi, praktisi, pengusaha maupun masyarakat umum dalam penyempurnaan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. aturanturunanUUCiptaKerja

jpnn.com, JAKARTA - Safari diskusi kembali diselenggarakan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional baru-baru ini. Diskusi tersebut mengangkat tema ‘Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Kinerja Sektor Keuangan dan Investasi Pemerintah" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis .

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengatakan,dalam upaya pemulihan ekonomi nasional Indonesia, pemerintah melakukan intervensi pada public health measures melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar , 3M , dan pengadaan vaksin. “Jika intervensi ini tidak dilakukan, bukan tidak mungkin Indonesia mengalami second wave, third wave, seperti halnya di negara-negara Eropa yang tengah kembali melakukan lockdown,” ujar Raden.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Organisasi Guru Sebut Pemerintah Langgar Undang-undang Jika Hanya Menerapkan Rekrutmen PPPKKornas P2G menilai keputusan pemerintah menghentikan rekrutmen guru CPNS menyalahi aturan undang-undang. PPPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Langgar Dua Undang-Undang, ICW Minta Risma Mundur dari Menteri atau Wali Kota Surabaya - Tribunnews.comIndonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Tri Rismaharini mundur dari salah satu jabatannnya, menteri sosial atau wali kota Surabaya. Kan bkn UU KPK, no problem
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Pemerintah Izinkan Swasta Undang Asing Bangun Ibu Kota BaruKepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah mengizinkan investor asing membangun ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan. kalo gak ada duit jangan dipaksa, masih banyak prioritas lain Apakah investor tidak takut investasi di Indonesia? Karena beberapa tahun belakangan ini, pemberitaan Indonesia sangat di dominasi oleh masalah intoleransi dan radikalisme Kedua masalah itu (intoleransi dan radikalisme) sudah hampir punah dinegara lain Belum mampu pindah jangan dipaksakan dong deh.... Ujung²nya TU lagi jd terkesan gimana gitu.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Pemerintah Arab Saudi Undang Seniman Kaligrafi |Republika Online'Tahun Kaligrafi Arab', merupakan bagian dari visi kerajaan Arab Saudi 2030
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah Andalkan Travel Bubble Undang Turis Asing ke BaliPemerintah mengandalkan travel bubble untuk mendatangan turis asing ke Bali, Bintan, dan Batam pada Juni 2021 nanti. 🙄🙄🙄🙄🙄😂😂😂😂😂😂
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, ICW: Pembentuk Undang-Undang Hanya Prioritaskan Regulasi KontroversialKurnia mengaku tak heran dengan sikap DPR yang tak memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »