diyakini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Lembaga adat pun siap mengawal agar harapan itu terwujud.Saat ini, pemekaran DOB Papua telah dibahas dalam beberapa Rancangan Undang-Undang yaitu, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah dan RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
"Pendekatan pertama adalah dari segi kuantitatif. Bahwa terdapat peningkatan penerimaan khusus dana Otsus dari yang sebelumnya sejumlah 2 persen menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional. Termasuk pula dana transfer infrastruktur dan dana bagi hasil pertambangan," ungkap Jaleswari dalam diskusi online yang digelar FMB9 bertema Pemekaran Daerah untuk Orang Asli Papua' Senin .
"Misalnya dari alokasi khusus untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua, penguatan lembaga adat, belanja pendidikan hingga kesehatan. Hal demikian menjamin bahwa sektor-sektor krusial dalam pembangunan kesejahteraan terjamin alokasinya dan tidak dapat dikompromikan," tegasnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masalah Fiskal, Pemekaran Papua Hanya 3 ProvinsiKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkap pemekaran di Papua hanya aka nada tiga provinsi.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
KSP Sebut Pemekaran Papua Penting Untuk Misi Doktrin Indonesiasentris yang Diinginkan JokowiDhani mengatakan, Presiden Jokowi mengingkan Indonesia tidak lagi terpusat hanya di Jawa, sehingga Papua juga bisa maju baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Ini Alasan DPR Ingin Sahkan RUU DOB Papua pada 30 Juni 2022Komisi II DPR RI berencana mengesahkan tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada Kamis (30/6) mendatang
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Mabes Polri BKO Lima Kompi Brimob Jelang Penetapan UU DOB Papua |Republika OnlinePemerintah dinilai inkonsisten soal moratorium daerah otonomi baru.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Mabes Polri BKO Lima Kompi Brimob Jelang Penetapan UU DOB Papua | merdeka.comDia mengakui keberadaan Brimob Nusantara di bawah kendali operasi (BKO) Polda Papua itu guna mengantisipasi peningkatan gangguan kamtibmas jelang dan setelah penetapan UU DOB.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Serap Aspirasi Masyarakat Papua Soal DOB, DPR: 2 Masalah MencuatAda dua masalah yang mencuat yakni terkait ibu kota Provinsi Papua Tengah dan keberadaan Kabupaten Pegunungan Bintang yang ingin tetap bergabung dengan Papua. pemekaranpapua kasihan separatis sekarang su tra ada yang backup lai sebab oknum pejabat su berbalik arah buat lebih fokus ke hak rakyat bukan soal kekuasaan dn uang2 lai! pejabat sudah sadar RAKYAT TRA LAGI BISA DIBODOHI OLEH OKNUM KORUP. APALAGI SELAMA 21 TAHUN RAKYAT DIKORUP SEBANYAK 138T
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »