REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia menyayangkan dan kecewa atas sikap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat diminta penjelasan atau klarifikasinya terkait keputusan pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Ombudsman meminta penjelasan DKPP melalui surat Ketua Ombudsman Nomor B/577/LM.15-K1/0108.2020/IV/2020 mengenai dugaan penyimpangan prosedur pemberhentian Evi Novida Ginting Manik.
"Untuk ke depannya kami meminta kerja sama dari DKPP mengingat akan ada kemungkinan lagi DKPP kembali dilaporkan oleh berbagai pihak terutama karena kita akan menghadapi pilkada ," ujarnya. Pada peraturan itu seharusnya rapat pleno putusan pemberhentian penyelenggara pemilu dilakukan secara tertutup oleh tujuh Anggota DKPP kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP. “Sedangkan terhadap pengaduan nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut, rapat pleno putusan 10 Maret 2020 hanya dihadiri 4 orang Anggota DKPP,” ucap Adrianus.
"Namun dalam hal ini, pelapor merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan penjelasan atau melakukan pembelaan diri," tuturnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Media Arab Soroti Sikap Erdogan Terkait Operasi Minyak Libya |Republika OnlineTurki mengklaim punya hak mengeksplorasi minyak dan gas di zona ekonomi Libya Ternyata emang ada udang di balik rempeyek Erdogan adalah salah satu antek elite global hhai
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Tiga Saksi Pencemaran Nama Baik Ketua KPU Sumbar Dipanggil |Republika OnlineKetua KPU Sumbar Amnasmen mengadukan seorang ASN terkait pencemaran nama baik. Receh amat..emang jabatan ketua KPU bisa bebas hilir mudik lintas Propinsi tanpa diperiksa gitu? Dlm situasi spt ini wajar bw surat tugas..jgnkan Ka.KPU, karyawan, PP jkt aja dilampiri surat tanda bekerja di Jkt Klo diposting mah jamak efek jera supaya jgn arogan punya jabatan
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
KPLB Bagi Anggota Polisi yang Diserang Pakai Samurai |Republika OnlinePolsek Daha Selatan diserang OTK dengan sebilah samurai.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
KPU Ungkap Empat Risiko Pilkada Dilanjutkan |Republika OnlineReputasi KPU dipertaruhkan untuk menjaga kredibilitas dan kualitas Pilkada.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Lau-Lagu Solo Anggota BLACKPINK Dirilis September Mendatang |Republika OnlinePerilisan lagu-lagu solo anggota BLACKPINK menjadi persiapan comeback dari grup. Menunggu rose solo ....
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Baru 19 persen Warga Berpartisipasi Sensus Penduduk Online |Republika OnlineBPS akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk melengkapi data penduduk. Mau efektif dan efisien?...anda cukup pakai petugas aparat pemerintah yg terbawah,BERDAYAKAN KEPLING/RT/RW/PENGHULU.Biaya irit,data valid.mereka yg kenal warga,bukan petugas yg direkrut.belajarlah dari ketidak pintaran masa lalu.biaya besar hasil abal2. Tak menarik!!!!
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »