- Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menilai revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tak sejalan dengan semangatRevisi itu akan berimbas pada ditiadakannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan."Kalau saya sih membayangkan itu tidak sejalan lagi dengan semangat antikorupsi.
Sebab, DPR juga telah mengesahkan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap banyak pihak bermasalah."Karena itu saya melihat juga ini satu rangkaian pelemahan pemberantasan korupsi ya dengan revisi UU KPK dan RKUHP yang terkait korupsi dengan
.. si Deni , kemungkinan baru melihat CEWEK KECE 😅 ,, tp takut ngaku sm BiNI nyak ..😆
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembebasan Bersyarat Koruptor Dipermudah, Pemerintah dan DPR Sepakat - Tribun AmbonDPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Kalo begitu caranya, Indonesia akan tetap menjadi ranking satu Negara terkorup di dunia. Tolong KPK_RI, Prioritas dulu Romahurmuziy sama Setnov, biar kembali berkumpul dan aktif lagi di DPR.. BlokirAkunAbuJanda Ada jg ditembak mati bukan dipermudah pembebasannya toblo
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Pembebasan Bersyarat Dipermudah, TII: Ada Skenario Besar Pelemahan Anti-korupsi'Saya melihat ada skenario besar pelemahan gerakan anti korupsi yang menggunakan legislasi di bidang hukum,' Banyak asumsi dari sana sini dan sebagai pelihat serta mendengar tidak tau kejelasannya,yg hanya tau adalah penyelidik,bangsa ini butuh penyelidik yg profesional Baca dulu, jangan asal ngomong dan terhipnotis oleh omongan oknum mafia KPK.ingat yg bikin UU KPK itu DPR dan disetujui presiden Megawati .bukan pegawai KPK.utk apa mempelemah KPK .Jokowi paling anti korupsi cuy. Paraah parah euy
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
RUU Pemasyarakatan: Napi Korupsi Lebih Mudah Bebas BersyaratKoruptor tak perlu rekomendasi KPK untuk bebas bersyarat menurut RUU Pemasyarakatan. Kemudahan pembebasan bersyarat dimulai..... Para mafia panen order... Tersenyumlah para koruptor Asssyeeeek.... Pak jokowi hebat 👍
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Neraca Perdagangan Agustus 2019 Tercatat SurplusSurplus tersebut terutama dipengaruhi kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas sejalan dengan penurunan impor nonmigas.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Tabung LPG Composite Pertama di Indonesia Siap DiproduksiProduksi tabung gas berbahan komposit ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam melakukan konversi energi. Vendornya siapa? Gampang bocor gx ? Ntr meledak Udh d coba di rumah bapa2
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakat Permudah Bebas Bersyarat KoruptorRevisi UU Pemasyarakatan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Salah satu poinnya menyepakati kemudahan pembebasan bersyarat bagi napi korupsi. bahagia uy jd koruptor udh dapet duit banyak gampang bebas lagi . stlh revisi UU KPK baru ini kelanjutannya PEMERINTAH KLEAN LAWAK SEMUA BNGST
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »