PDIP Yogyakarta: Hukum Tak Boleh Jadi Alat Intimidasi Atas Suara Kritik

  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 46 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 32%
  • Publisher: 83%

PDIP Berita

Yogyakarta,Hukum,Demokrasi

Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seharusnya negara bisa memberi perlindungan hukum dalam proses demokrasi.

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seharusnya negara bisa memberi perlindungan hukum dalam proses demokrasi.

'Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 menempatkan hukum sebagai alat pemenangan. Hukum itu mengabdi pada negara bangsa Indonesia. Hukum tidak boleh jadi alat pemenangan, apalagi sebagai alat intimidasi atas suara kritik yang keras pada rezim,' kata Eko seperti dikutip dari siaran pers, Minggu .

'Saya berharap Presiden dan lembaga negara yang lain termasuk KPK dan Polri untuk senantiasa mempedomani Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara,' harap dia.Sebab kepentingan negara bangsa tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan keluarga dalam menyatukan dan memperkokoh semangat perjuangan.

Rasa KecewaSementara itu, Wisnu Sabdono Putro, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Yogyakarta menyampaikan rasa kecewa atas tindakan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan kasus, tatkala Hasto Kristiyanto memberikan keterangan sebagai saksi.

Yogyakarta Hukum Demokrasi

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MA Cabut Batas Usia Cagub-Cawagub, PDIP: Hukum Diakali oleh Hukum Demi Putra PenguasaBerita MA Cabut Batas Usia Cagub-Cawagub, PDIP: Hukum Diakali oleh Hukum Demi Putra Penguasa terbaru hari ini 2024-05-30 18:09:09 dari sumber yang terpercaya
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Megawai Bicara Hukum Vs Hukum Di Rakernas PDIP: Singgung MK, KPU Hingga BawasluMegawati juga menyinggung kasus yang menimpa aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Megawati bicara hukum versus hukum di penutupan Rakernas PDIPKetua Umum PDI Perjuangan (PDIP) menyebut fenomena dalam proses dan sistem hukum yang terjadi belakangan ini ibarat hukum versus hukum, yakni hukum yang ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Undang Mahfud Md, PDIP Gelar Sekolah Hukum Bagi Caleg PDIP Terpilih 2024Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Megawati Soroti Kondisi Hukum Saat Ini: Hukum Berkeadilan Vs Hukum Yang DimanipulasiKarena menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum vs hukum, kata Megawati
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Bukan Hanya Tak Etis, Penyitaan Barang Hasto PDIP Juga Disebut Melanggar HukumTodung mengaku telah menyarankan kepada Hasto untuk mengambil upaya hukum berupa praperadilan.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »