Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merasa heran dengan pihak-pihak yang mengimbau untuk menerima hasil rekapitulasi Pemilu 2024 oleh KPU. Sebab, preferensi dan hak politik setiap orang tidak boleh dilarang-larang.“Ya kalau soal mengimbau, kan tergantung yang diimbau, dan mereka juga tidak punya legitimasi secara politik maupun etis untuk melarang orang menggunakan hak politiknya. Apalagi yang konstitusional,” tegas Deddy kepada wartawan di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu .
“Lha terus sekarang kita dilarang untuk menggunakan hak politik kita? Hanya karena mereka nggak sabaran bagi-bagi kursi menteri? Yang bener aja dong!” tegas Anggota Komisi VI DPR ini. “Harusnya hargailah hak politik orang lain, partai lain, nggak usah komen, urusin diri sendiri-sendiri saja. Kecuali kita melanggar hukum. Lah ini mau menggunakan hak politiknya, masak ngatur-ngatur?” tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »