Legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyoroti banyaknya undang-undang yang direvisi jelang berakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo .
Oleh karena itu, Gilbert bilang diperlukan penyeimbang yang kokoh dan tahan uji di luar pemerintahan. Penyeimbang itu, kata Gilbert berupa parpol bersama dengan pilar keempat demokrasi, yaitu media massa. Gilbert menuturkan bahwa melindungi demokrasi diperlukan keberanian dan rendah hati, dan kedewasaan. Politikus parpol mestinya tidak menggunakan kesempatan berkuasa demi kepentingannya semata.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri tertentu. 'Yang pertama kaget. Kemarin dapat undangan ternyata rapat hari ini di baleg pleno mengangkat revisi Undang-Undang Kementerian, karena masih awal,' kata dia di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa .
'Saya cuma khawatir kalau semakin besar berarti biaya pegawai akan makin besar, koordinasi sinergi akan makin sulit dan kita makin jauh dari reformasi birokrasi,' kata Mardani.PDIP Juga MenolakSebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, undang-undang yang ada sekarang masih relevan dan tak perlu direvisi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »