.wrap-pertamina{ margin: 0 auto; text-align: center; width: 270px;}img.eventx {margin-top: 10px;width: 100%;height: auto;} REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra telah menyebabkan sejumlah daerah di wilayah itu diselimuti kabut asap. Sehingga, kualitas udara menjadi tidak sehat dan bahkan berbahaya bagi warga yang tinggal di wilayah terdampak.
Baca Juga Robikin menjelaskan, Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang terkait lainnya mengancam ganjaran penjara dan denda bagi pembakar hutan. Karena itu, ia menekankan agar perusahaan pembakar hutan dicabut izinnya dan bahkan bisa dipidanakan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala Daerah Harus Cabut Izin Perusahaan Pembakar LahanKarena izin lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. kalau perlu blacklist nama penanggung jawab perusahaannya. biar ga bisa bikin perusahaan baru terus berulah lagi kaya gini
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
42 Perusahaan pemilik konsesi disegel, ratusan orang tersangkaLokasi-lokasi yang disegel oleh pemerintah paling banyak berada di kawasan Kalimantan. Sedangkan di Jambi ada dua lokasi dan Riau lima lokasi. Empat perusahaan ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan tersebut, satu dari Singapura dan tiga Malaysia.
Sumber: Beritagar.id - 🏆 39. / 51 Baca lebih lajut »
Menteri LHK: Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah DilakukanPT ABT merupakan salah satu dari 42 konsesi yang telah disegel oleh KLHK.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Gakkum Tuntut Kepala Daerah Bertanggungjawab atas Pembakar LahanPT Adei Plantation (perusahaan asal Malaysia) yang pada 2015 tersangkut kasus karhutla, juga kembali tersangkut masalah sama dengan luas konsesi inti terbakar seluas 4,25 hektare.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Penegakan Hukum pada Perusahaan Pembakar Lahan Telah DiterapkanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerapkan sikap dan tindakan tegas sebagaian bagian dari penegakan hukum selama lima tahun terbukti telah membuahkan hasil.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pemerintah Didesak Tindak Tegas Pembakar Hutan di KalimantanKordinator Presidium Nasional Borneo Muda, Harianto Minda, mendesak pemerintah menindak tegas para pelaku pembakaran hutan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »