Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa dunia telah bergerak cepat dan dinamis, sehingga harus direspons cepat. "Kecepatan itu instrumen, akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak revolusioner. Kecepatan itu mendinamisir. Namun mengelola negara tetap berpijak pada hal fundamental, yakni haluan negara," katanya.
"Keputusan ini cepat, menjawab berbagai tantangan. Namun, keputusan tersebut harus diletakkan dalam cara pandang jauh ke depan, melampaui dimensi waktu 50-100 tahunan, bahkan lebih," katanya.Menurut Hasto, keputusan tersebut juga harus dilihat dalam perspektif geo-politik dan geo-strategis, yang dalil pokoknya sama, tapi implementasinya bisa dipengaruhi oleh dinamika politik global-internasional dan perkembangan teknologi.
Dengan demikian, kata Hasto, untuk urusan pemindahan ibu kota, diperlukan haluan negara agar utuh cara pandangnya. Menurut dia, sekiranya presiden pasca-tahun 2024 mengubah rencana tersebut hanya karena undang-undang bisa diubah, maka di situlah terjadi ketidakpastian arah pembangunan. Hasto menjelaskan, penataan sistem politik Indonesia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pada awal era reformasi. Amandemen sebelumnya, kata dia, dilakukan berdasarkan "euforia" demokrasi dan agenda reproduksi gaya politik global, "one man one vote", yang ternyata bersifat kapitalistik-liberal, penuh dengan transaksi politik uang, dan berbiaya mahal."Amandemen terbatas, khusus menyentuh haluan negara.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP Tepis Perbedaan Pandangan dengan Jokowi Soal GBHNPDIP jelaskan, tak ada perbedaan mendasar Presiden Jokowi dan perspektif partai
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
PDI-P Dukung Jokowi Bentuk Kementerian Ekonomi Kreatif dan InvestasiHasto Kristiyanto menyatakan, PDI-P mendukung rencana Presiden Joko Widodo membentuk dua kementerian baru. Dgn syarat, Mentrinya hrs dr PDIP 😳 yunittasarii nih
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Jokowi Janji 55% Menteri Profesional, PDIP: Kursi Parpol Dibagi ProporsionalJokowi mengungkap desain kabinetnya di periode kedua berisi 55% menteri profesional. PDI-Perjuangan menyebut Jokowi tidak akan mengurangi jatah menteri parpol. 90 % professional pak, sudah periode ke 2 jangan ada beban.. gasspol. Jangan ada menteri dari PDIP partai gak guna.. jokowi yg penting kementrian pd anaknya mbok mega dbubarkan sja, gak ada manfaat mending KPK_RI diperkuat, HUKUM dibikin galak. Jangan khawatir mbak evndari , PDI_Perjuangan sdh dipesankan bu megawati_SP15 kpd pak jokowi dpt jatah menteri paling banyak kok. Tapi Mbak evndari , saya khawatir PDIP menjadi juara umum tak tergantikan seperti ini : 👇 RebutanKursiUntukKorupsi RebutanKursiUntukKorupsi
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
PDIP Sebut GBHN akan Jadi Warisan JokowiPDIP saat ini memfokuskan diri untuk menghidupkan kembali GBHN. Lha..terus Nawacita yg kemaren dibangga2kan itu gimana... 😁 Cc berkaryainfo Bebas caption lah Kembali ke program orba donk ?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
PDIP Anggap Jokowi Sudah Letakkan Pondasi GBHNSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo telah meletakkan kembali pondasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) GBHN
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
PDIP Dukung Jokowi Bentuk Kementerian Ekonomi Kreatif dan InvestasiSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan apa yang diputuskan Presiden Jokowi sejalan dengan hasil keputusan Kongres V Partai yang digelar di Bali. Iya jelas keputusan yang sangat wajarlah karena kan memang sudah jelas tupoksinya, petugas partai. 😀
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »