Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

"Kalau kita bicara draf RUU Cipta Kerja, yang sedang terjadi adalah aturan ini sangat diarahkan untuk menarik kekuasaan ke pusat ," ujar Bivitri dalam diskusi bertajuk"Kenapa GalauDia melanjutkan, dari segi manajemen pemerintah pusat pun, kekuasaan tampak diarahkan untuk ditarik ke tangan presiden."Contohnya seperti apa? Pasal tersebut 170, yang merupakan contoh sangat konkret dari sentralisasi ini,"ungkap Bivitri.

Dia menjelaskan Pasal 170 memuat aturan jika ada hal-hal yang belum dijangkau oleh RUU Cipta Kerja maka bisa diatur selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah . Padahal, kata Bivitri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, urutan tata aturan perundangan adalah UUD 1945, Ketetapan MPR , Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang , Peraturan Menteri lalu Peraturan Presiden .

"Nah seharusnya yang namanya Undang-Undang tidak boleh diatur materi muatannya dalam PP. Mengapa? karena logika demokrasi perwakilannya," tutur Bivitri.Sebab, Undang-Undang yang merupakan peraturan mendasar yang mengandung pidana hanya boleh diatur jika ada kuasa wakil rakyat di situ . "Sementara itu yang saat ini diatur pada Pasal 170 adalah UU manapun yang nanti ternyata butuh pengaturan lebih lanjut dan belum diatur dalam RUU Cipta Kerja bisa diatur oleh pemerintah lewat PP," ucap Bivitri.

Otonomi daerah buah Reformasi 98, dikubur kembali oleh RUU Cipta Kerja ini. Banyak UU kewenangan daerah ditarik ke Pusat oleh RUU ini. Dilematis, otonomi daerah juga gagal mengemban amanat penderitaan Rakyat. Dimana akar masalah bangsa ini?

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pakar: Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa BocorPakar IT mengungkapkan ada potensi kebocoran data sensus penduduk 2020 yang dilakukan BPS seperti di Ekuador, Amerika Selatan.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Pakar: Pembiaran Kerusakan Sistem Imigrasi Tak Masuk Akal - Laporan Utama - koran.tempo.co*MIGRANTS MIGRAIN! HAHAHA
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Pakar Otonomi Daerah: Pemerintah Pusat Tidak Bergigi di DaerahMenurutnya, pemerintah pusat harus membuat mekanisme baru agar kebijakannya seperti investasi maupun layanan publik bisa diterapkan di daerah.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Pakar Kesehatan : Virus Korona di Korut Bisa Lebih MematikanPara pakar kesehatan dunia mengatakan kendati tidak diungkapkan satu pun kasus infeksi di negara miskin tersebut (Korut) bisa menjadi wabah virus korona (COVID-19) 'lebih mematikan'.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

RUU Ketahanan Keluarga, Begini Kata Pakar PsikologiMenurut pakar psikologi RUU Ketahanan Keluarga belulm urgen.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pakar: Publik Berhak Tahu kadar Paparan Radiasi Alat RSPakar menyebut CT Scan memiliki radiasi cukup besar yaitu 10 milisievert
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »