Barid Hardiyanto Kandidat Doktor Ilmu Administrasi Publik UGM Rancangan berbentuk omnibus law itu dinilai membahayakan petani dan masyarakat adat, menghambat realisasi reforma agraria, dan memperparah konflik struktural agraria di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memandang bahwa yang kini diperlukan justru Undang-undang Masyarakat Adat yang akan mengharmoniskan tumpang-tindih berbagai perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan masyarakat adat.
Dalam menentukan tipologi tersebut tentu saja dibutuhkan kajian yang melibatkan para pihak, khususnya petani yang nantinya menjadi subyek utama dalam penguasaan dan pengelolaan hutan. Selama lebih-kurang 20 tahun saya berkecimpung dalam masalah reforma agraria di Jawa, setidaknya terdapat beberapa tipologi dan tawaran model penyelesaian.Pertama, tanah timbul/tanah negara bebas yang kemudian diklaim Perhutani sebagai 'tanah Perhutani'.
Hal ini pula sejalan dgn landasan UUPA yg berbasis hukum adat yg bersifat pluralistik. Btw, ada hubungannya nggk, sih? 😶
fix auto setuju
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ADB Dorong RI Transformasi Ekonomi Lewat Omnibus LawADB mendukung upaya tranformasi ekonomi Indonesia melalui penerbitan Omnibus Law bidang ketenagakerjaan dan perpajakan.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Demo Tolak Omnibus Law di DPR, Mahasiswa Ini DitangkapSeorang mahasiswa ditangkap lantaran ikut aksi tolak Omnibus Law di DPR. Plg gampang mAen tangkep Dikit2 tangkap, Ya itulah paling mudah. Trus ngaku demokratis....? Taik Mahasiswa ditangkap, Harun Masiku dibiarkan 🤦🏻♂️
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
DPR : Jangan Cuma Protes RUU Cipta Kerja, Kami Tunggu SolusiDasco juga mengatakan DPR tengah menyiapkan pembentukan tim kecil untuk membahas omnibus law Cipta Kerja.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Omnibus Law Dinilai Solusi Ideal Hadapi Dampak CoronaOmnibus law dinilai sebagai langkah ideal yang mampu mendongkrak perekonomian Indonesia terkait dampak corona.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil Minta Jokowi Tarik Lagi Omnibus Law CiptakerKoalisi masyarakat sipil mengatakan draf RUU Ciptaker yang diserahkan pemerintah ke DPR memiliki banyak kelemahan, baik dalam proses maupun substansi. Sebaiknya draf UU omnibus law segera saja disahkan agar kegaduhan demi kegaduhan akan semakin mantap. 😅
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
KontraS Tolak Hadiri Rapat Omnibus Law Cipta Kerja di IstanaKontraS menolak undangan rapat dari Kantor Staf Kepresidenan membahas Omnibus Law Cipta Kerja, sebagai bentuk kritik atas sikap tertutup pemerintah. Bukannya cipta lapangan kerja mencelakai pekerja? Jika hadir biasanya pun diskusinya hanya satu arah (arah pemerintah) dan namanya malah bisa dipakai untuk menyetujui Omnibus Law. Ya salah juga sih. Kalau punya pendapat beda, hadiri, sampaikan, diskusikan, adu argumentasi, musyawarah; di forum yg resmi. Jgn sampai nanti kalau gak hadir, trus UU-nya berlaku, bilangnya kami gak pernah diajak bicara.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »