REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut Mahfud, saat ini waktunya mengkritisi, bahkan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan. Terutama, pada saat rapat dengar pendapat umum yang akan mengundang berbagai pihak. Yang terpenting, kata dia, semua pihak harus menyepakati secara prinsip bahwa proses perizinan harus disederhanakan dan tidak merugikan buruh."Karena ini UU sebenarnya dahulu UU Cipta Lapangan Kerja, bukan undang-undang investasi. Jadi, jangan dikaitkan dengan investor," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, Rabu . Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, bahwa pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja akan sesuai dengan mekanisme di DPR RI, yaitu dibahas di Baleg atau Pansus.
Gak usah basa basi bos ..bikin aja sesuka hati😃😃
RUU KPK dulu ditolak lolos juga
I think it is a useless bill🙏
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dalam Draf Omnibus Law PP Bisa Cabut UU, Mahfud: Mungkin Keliru KetikMasyarakat atau perwakilan masyarakat disarankan memberikan masukan dalam proses pembahasan draf tersebut di DPR. Gaji aja digedein. Kerja makin sembrono Negri sebesar ini salah ketik. Terlalu. Mirip ini. 'Jgn hanya kritik aja dong!! Beri solusi!' Nah yg rencanain siapa, yg suruh juga siapa, kok rakyat dimintain masukan untuk perbaikan. Klo saran aku sih... Batalkan minibus law (ehh..😆) dan sejenisnya.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Mahfud soal PP Ubah UU di Omnibus Law: Mungkin Keliru KetikMahfud MD menduga ada keliru ketik pada Pasal 170 draf Omnibus Law Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam UU bisa diubah Peraturan Pemerintah. semua akal2an Elit Negeri...... RUU Omnibus Law adalah bentuk pengkhianatan pada Rakyat..... Para elit negeri hanya memikirkan kepentingan pemilik Modal , konspirasi itu bernama Omnibus Law....Pengkhianat kalian !! Kok kaya pak Saifullah Jaman maju masih banyak kasus salah ketik.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Melawan, KSPI Tak Mau Masuk Tim Omnibus Law Bentukan PemerintahKSPI menolak bergabung dalam tim pembahas Omnibus Law bentukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Biar bs demo trs ya bang said 😅😅 , apa takut bt diskusi ? Tapi dulu sudah ke istana ketuanya ? KavindraOemar Smart move.....😁 kan males belagak ngajak2x tapi ujung2xnya cuma dijadiin kambing congek dan disuru teken barang yg dah jadi....pak aniesbaswedan juga kudu ati2x tu namanya juga masuk tu soalnya, kudu pelajari dan kritisi uu cilaka ini...jangan sembarang teken...
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Ini 9 Alasan KSPI Menolak Omnibus Law Cipta KerjaSembilan alasan itu mendasari diri dari tiga prinsip buruh, yakni perlindungan kerja, perlindungan pendapatan dan jaminan sosial.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Wapres Minta Pembahasan Omnibus Law Terbuka untuk PublikMaruf terima kritik tapi mengingatkan RUU Omnibus Law untuk mempermudah usaha. VOC Mempermudah usaha or Pengusaha..? Bagi Pengusaha betul tambah kaya tapi Untuk Pekerja Tambah sengsara membunuh perlahan2 Buruh Indonesia.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pemerintah Bisa Ubah Omnibus Law Pakai PP, Ini Kata DPRAda salah satu pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang ini. Nanti pas di tuntut pp disuruh nunggu mk. Pas dah di mk disuruh kasi kesempatan dulu setelah gk didemo lagi tetep lanjut
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »