Ombudsman Minta Kebijakan Penanganan Covid-19 Dievaluasi

- Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19. Termasuk kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan dan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat.

“Ombudsman memberikan saran agar Pemerintah dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dalam penanganan dan pengendalian dampak Covid-19 terhadap masyarakat,” kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu . "Manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga mengganti nama penerima yang asli dengan penerima lain yang justru tidak tepat sasaran. Di Sulawesi Barat, Ombudsman RI juga menerima laporan adanya pemotongan jumlah bantuan sosial yang awalnya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000," ungkapnya.

Sementara aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di antaranya mengenai kurangnya informasi tentang perbedaan klasifikasi pasien Covid-19, kurangnya informasi tentang alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip Covid-19 dan/atau tindak lanjutnya, termasuk tentang tempat isolasi.

Untuk itu, Ombudsman meminta Pemerintah lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menyiapkan beberapa skenario solusi atas kendala yang dihadapi masyarakat.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Minta Selalu Ada Nilai Pancasila di Kebijakan Pemerintah | Republika OnlineAnggota DPR meminta ada nilai-nilai Pancasila termasuk dalam penanganan Covid-19 Iyain aja dah. Teeuuuing naooon..
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNIAksi demonstrasi mengecam pembunuhan terhadap George Floyd oleh petugas polisi di Minnesota, Amerika Serikat (AS) meluas.... Kebiasan para oposisi dan dpr di +62 suka kepo ngurusin negara luar klo lagi negaranya lagi rusuh, sok paling ngerti saja, padahal dpr sendiri acak adut.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Pemprov NTT Minta Polisi Proses Hukum Penyebar Khilafah |Republika OnlinePenyebar ideologi di khilafah tertangkap di NTT. Ini wakil si Laiskodat ya!?... pantas..
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Puan Minta Protokol New Normal di Sekolah Lebih KetatProtokol new normal untuk sekolah seharusnya lebih detil dibandingkan dengan protokol untuk mal atau ruang publik lain. Sementara yg di new-normalkan cukuplah SMA keatas, SMP ke bawah cukup SFH🤔
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak DigubrisBerdasarkan kajian ICW, ditemukan tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafiliasi secara politik dengan pemerintah.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Muhammadiyah Minta Penyelenggara Negara Wujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh RakyatDalam Muktamar ke 47 tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah menetapkan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Dalam...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »