Nuansa politis menjadi hambatan terbesar Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu

  • 📰 BBCIndonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 53 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 50%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Pelanggaran HAM masa lalu penyelesaiannya terhambat nuansa politis, menurut survei Komnas HAM. Yang disurvei: Peristiwa 1965 dan Kerusuhan Mei 1998 termasuk yang disurvei.

BBC News Indonesia berusaha menghubungi kantor kepresidenan untuk meminta tanggapan atas hasil survei itu, tetapi hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban.

Dalam konferensi pers tentang survei penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada era kepemimpinan Joko Widodo itu, peneliti Litbang Kompas Christian M. Marpaung menjelaskan hambatan politis merupakan hasil dari proses pengkodean atas semua jawaban yang disampaikan responden. Penelitian itu menggunakan metodologi kuantitatif survei dengan melakukan wawancara tatap muka di 34 provinsi. Jumlah responden adalah 1200 orang dengan batas galat sekitar 2,8% dan dilakukan pada September 2019 hingga Oktober 2019.Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan hasil laporan riset tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada era kepemimpinan Joko Widodo di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu .

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai hambatan tersebut muncul karena ada beberapa figur penting yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu sedang memegang jabatan politik. Sehingga, menurutnya, pejabat tersebut berkepentingan untuk mempetiemaskan kasus HAM tersebut agar tidak menjatuhkan karier politiknya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 42. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Isu Presiden 3 Periode Mengemuka, Jokowi Sindir Pencari MukaMunculnya wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode ternyata membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melemparkan sindiran keras. Sampe di buat baliho nya. Keras sindiran nya 🤣🤣🤣 tes riak..😁😁😁
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Soal Presiden 3 Periode, Jokowi Tak Happy karena Isunya Mengada-adaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketidaksukaannya terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode dan pemilihan... ntr juga suka pak
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

NasDem Bantah Cari Muka ke Jokowi soal Masa Jabatan PresidenPetinggi NasDem Saan Mustofa membantah partainya mencari muka ke Presiden Jokowi lewat wacana penambahan masa jabatan presiden.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

PDIP Minta Jokowi Hati-hati soal Usulan Presiden 3 Periode'Kita harap kepada presiden berhati-hati menangkap ide itu. Bisa macem-macem perspektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan,' kata Arif. Saya malah usul satu periode saja dengan masa jabatan 8 tahun, agar focus pada tugas, bukan disibukkan untuk mempersiapkan masa jabatan berikutnya. Dan lagi, untuk menghemat biaya pemilu. Sependapat
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Jokowi soal SKT FPI: Urusan Menteri, Masa Sampai Presiden'Perpanjangan? Masa sampai presiden, urusan menteri lah,' kata Jokowi. SKTFPI Jokowi Kapan Negeri ini maju kalau masih membicarakan FPi. Apa manfaatnya FPI bagi negeri ini? apa prestasinya? Tugas dan tanggung jawab presiden itu mulai urusan seorag warga negara bangun hingga ia tidur kembali pak. Sekedar mengingatkan Bola panas skrg ada di Kemendagri_RI & PolhukamRI mohmahfudmd. Kalo menteri Kemenag_RI ngga lama lagi diganti! Jenderal ompong 🤭
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Jokowi Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 PeriodeMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melontarkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dengan amendemen UUD 1945. Dengan tegas Presiden Joko Widodo menolak wacana tersebut.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »