Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin;Yang saya hormati Ibu Hj Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4;Yang saya hormati Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9;Yang saya hormati Bapak Prof. Dr.
Kita tahu 107 negara terdampak krisis, dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik, sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Indonesia juga dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global baik krisis pangan, krisis energy maupun krisis keuangan.
Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya ingat di tahun 2014, hanya sekitar Rp 16 triliun, tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi Rp 306 triliun karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp 440 triliun. Itu hanya dari nikel. Sekali lagi, itu hanya dari nikel.
Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi. Yang ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah saya tandatangani.Saya tekankan, reforma agrarian, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »