jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selama masa pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan umat Islam Indonesia. Bahkan fatwa MUI menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan keselamatan rakyat. Dalam soal vaksin, peran MUI pun juga penting bagi umat Islam. Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang juga menjabat Ketua MUI menjelaskan, lembaga itu sudah dilibatkan pemerintah sejak awal pandemi di Indonesia.
Itu ada panduannya," kata Ma'aruf saat berdialog dengan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro, Jumat . Fatwa lainnya seperti pengurusan dan tata cara pemakaman jenazah atau pemulasaraan jenazah. Tata cara mengatur bagaimana memakamkan jenazah tanpa membahayakan pihak keluarga jenazah termasuk petugas pemakaman. Sehingga pemakaman jenazah dilakukan oleh orang yang mengerti dan menyelenggarakan dengan aman.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Maruf Pastikan MUI Dilibatkan di Pengadaan Vaksin Covid-19Vaksin Covid-19 tetap harus mendapat sertifikat dari MUI. Teman2 dimana pun anda berada jika ditawarin oleh AXA_Mandiri jangan mau ikut karena itu menyengsarakan nasabah, modus investasi tapi itu satu penipuan AXA_Mandiri, dan banyak merugikan nasabah tdk menguntungkan AXA_Mandiri bnyk modus utk menipu uang nasabah
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Viral 2 Wanita Joget di Masjid Ikon Wisata Halal Sumbar, MUI PrihatinVideo sejumlah wanita joget-joget di sebuah masjid di Sumatera Barat (Sumbar) viral di media sosial (medsos). Video tersebut disorot netizen karena dianggap sebagai tindakan yang tak bijak. Viral Sumbar
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Kinerja LPPOM MUI dan Transparansi Biaya Sertifikasi HalalSeiring dengan prinsip pengelolaan kelembagaan modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, LPPOM MUI telah menerapkan sistem dan mekanisme kerja terkait transparansi biaya
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Penetapan Kehalalan Produk Masih Kewenangan MUIIndonesia yang mayoritas penduduknya muslim membutuhkan kepastian kehalalan suatu produk. MUI punye peran strategis untuk menentukan hal tersebut. Bukannya pada prodisen yang lebih tahu.....jujur... SEKARANG MUI CENDERUNG MENJADI ORGANISASI POLITIK BUKANNYA MENGURUS UMAT. APAKAH MUI TIDAK MAU MELEPASKAN 'LAHAN BASAH' SERTIFIKASI HALAL UNTUK PENGHASILAN TAMBAHAN PENGURUSNYA, SELAIN GAJI DARI APBN ? KENAPA KEUANGAN MUI KAGAK MAU DI AUDIT KPK/BPK/BPKP ? BUBARKAN LSM MUI !
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
BPJPH Pastikan Penetapan Produk Halal di Omnibus Law Tetap Wewenang MUIKepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso memastikan penetapan kehalalan produk menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia. TempoNasional Sungguh?!!!
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
BPJPH - LPPOM MUI Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMKPencatuman label halal di produk UMK otomatis akan membantu pemasaran dan kenyamanan konsumen yang menghendaki produk yang dibelinya halal.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »