REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut menghadiri rapat koordinasi Mudik 1441 H yang digelar Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Pada kesempatan itu, PP Muhammadiyah meminta pemerintah tegas melarang mudik.
Muhammadiyah menilai, pemerintah jika melarang perlu menyiapkan konsekuensi pengaturan yang tegas perihal tidak boleh mudik dan aspek-aspek teknisnya. Pertama, batasi mobilitas orang, transportasi umum dan moda pribadi. Arif mengingatkan, jika pemudik tidak diterima komunitas dari tujuan mudik, jelas akan menimbulkan masalah sosial baru. Ia berpendapat, potensi konflik juga dapat terjadi ketika arus balik.
"Sampai kampung di karantina 14 hari di sebuah tempat karantina. misalnya di tempat yang telah disediakan pemerintah," ujar Arif.
Untung yang ngomong ormas, kalau pemerintah langsung kena auto kapir tuh dari netijen.
Sangat setuju, fatwa haram / halal itu sebaiknya untuk hal berkaitan keagamaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »