Muhammadiyah Respons Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan

Ilustrasi. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, izin kelola tambang yang diberikan untuk ormas keagamaan merupakan wewenang pemerintah.

"Itu wewenang pemerintah. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan dan penawaran untuk Muhammadiyah," kata Mu'ti saat dihubungi, Sabtu .Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Jokowi dan diundangkan pada Kamis .

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," tulis Pasal 83A PP 25/2024, dikutip Jumat . Kendati demikian, Pasal 83 beleid yang sama mengatur IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Ormas Keagamaan Ormas Keagamaan Dapat Iup Muhammadiyah

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jokowi Rilis Aturan Muluskan Muhammadiyah-NU Cs Kelola Lahan TambangPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka jalan bagi organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU) untuk mengelola lahan tambang.
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »

Bakal Dapat Jatah IUP Tambang dari Jokowi, Ini Respons MuhammadiyahMuhammadiyah buka suara perihal beleid anyar yang diterbitkan Presiden RI Jokowi
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

4 Karakter Muhammadiyah Rasa Salafi, Sikap Sosial Keagamaannya BedaKetua PP Muhammadiyah, Prof. Syafiq A. Mughni mengatakan, masuknya pemahaman Salafi ke tubuh Muhammadiyah memunculkan varian baru di organisasi Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu, yakni Muhammadiyah rasa Salafi alias Musa.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Pasien BPJS Kesehatan Bisa Dilayani Dokter Asing'Iya, jelas iya. BPJS akan, asal dia ada izin bekerja, izin operasional istilahnya izin sebagai dokter praktik gitu, SIP-nya, ya tentu,' kata Ali
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Tertibkan Jukir Liar, Dishub Jakarta Imbau Pengelola Minimarket Urus Izin PerparkiranAdapun izin yang dimaksud, diantaranya izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir serta izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Jokowi-PM Tajikistan Sepakat Kerja Sama Kelola AirIndonesia dan Tajikistan sepakat untuk memperkuat kerja sama tata kelola air.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »