REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR RI meminta masukan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait konstitusi negara, khususnya hubungan antar-lembaga tinggi negara."Kami bicara panjang lebar tentang konstitusi dan mendapatkan masukan dari Pak JK bahwa yang perlu diutamakan hubungan antar-lembaga tinggi negara," kata Bamsoet di Rumah Dinas Wapres JK, di Jakarta, Kamis .
"Yang menjadi pertanyaan Pak JK, siapa mengawasi siapa. Ini yang memang perlu kita pelajari kembali, bagaimana kedudukan MPR di masa yang akan datang di antara lembaga-lembaga lain," ujarnya. Bamsoet mengatakan, Wapres JK menyarankan agar MPR terbuka atas aspirasi publik yang berkembang di masyarakat atas rekomendasi MPR periode lalu tentang amendemen terbatas UUD 1945 dan adanya rencana menghidupkan kembali GBHN. Dia menegaskan bahwa MPR RI patut membuka diri atas aspirasi publik terkait amendemen terbatas UUD 1945 dan adanya rencana menghidupkan kembali GBHN.
Pimpinan MPR RI yang hadir antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selanjutnya hadir pula Syarif Hasan, Ahmad Basarah, Fadel Muhammad, Lestari Moerdijat, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Jazilul Fawaid.sumber : AntaraBACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
PerppuSekarangJuga
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »