MK Putuskan Pengadilan Pajak Tetap Di Bawah Kemenkeu |Republika Online

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 11 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

MK tidak menerima permohonan pengujian UU Pengadilan Pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bhakti. Pemohon dinilai tidak mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang itu.

"Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang dialami oleh pemohon," tutur Daniel Yusmic Foekh.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MK Hapus Otoritas Menkeu Tentukan Ketua Pengadilan PajakMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Menteri Keuangan tidak punya otoritas lagi mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Menkeu MK
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

MAKI Tarik Permohonan Pengujian UU Penanganan Corona, MK KabulkanAnwar melanjutkan, akibat dari penarikan berkas permohonan ini, para pemohon tak bisa mengajukan permohonan serupa.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

MK Hapus Otoritas Menkeu Tentukan Ketua Pengadilan PajakMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Menteri Keuangan tidak punya otoritas lagi mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Menkeu MK
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto di Pengadilan |Republika OnlineMenkumham siap hadapi gugatan Tommy Soeharto terkait kepengurusan Partai Berkarya. Ini menteri atau mantri sunat sih, ko ikut campur terlalu dalam urusan rumah tangga partai orang
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal |Republika OnlinePelaku UMK setidaknya membutuhkan biaya Rp 3,4 juta untuk melakukan sertifikasi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »