Milenial Bersikap Skeptis Terhadap Transparansi Pengelolaan Pajak – Bebas Akses

  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 70%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Sekitar 42 persen wajib pajak kelompok milenial menilai, manfaat pajak yang dirasakan selama ini belum sesuai dengan pajak yang dibayarkan. Persepsi itu muncul atas dasar ketidakadilan pengenaan tarif pajak. Ekonomi AdadiKompas karinaisna

Calon penumpang memanfaatkan coworking space di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa . Penyediaan tempat ini bertujuan untuk memberi ruang kerja bagi penumpang yang ingin merampungkan pekerjaan sembari menunggu datangnya kereta. Coworking space di ruang publik atau sentra bisnis telah menjadi kebutuhan bagi pekerja di era milenial yang biasa bekerja dimana saja.

Responden survei pajak tahun ini berjumlah 1.142 orang. Mereka terdiri dari 929 wajib pajak orang pribadi dan 213 wajib pajak badan. Prastowo mengatakan, sekitar 89 persen wajib pajak milenial menginginkan tarif pajak yang lebih besar bagi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi. Ketidakadilan pajak juga tercermin dari masih adanya praktik-praktik penghindaran pajak .

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

karinaisna Ujung2nya paling dikorup, Buka utang baru..😆

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah daerah sulit hapus pajak kendaraan bermotorMungkinkah pajak kendaraan bermotor dihapuskan seperti janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2019? Yuk simak kembali artikel berikut untuk mengetahuinya. Lokadata
Sumber: Beritagar.id - 🏆 39. / 51 Baca lebih lajut »

Rekomendasi Rakornas PKS: Perjuangkan SIM Seumur Hidup-RUU Perlindungan UlamaRakornas PKS menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya, mereka memperjuangkan bebas pajak motor, SIM seumur hidup, sampai RUU Perlindungan Ulama. PKS ide ide ga bermutu Teruz pemasukan negara dr mana kl bkn dr pajak Loh, kok pembayaran 30M ke bang Fahrihamzah ga dibahas ? 😂
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Ajukan Kasasi, KPK Nilai Sofyan Basir Bukan Bebas MurniJubir Febri Diansyah mengatakan KPK menilai putusan terhadap Sofyan Basir bukan bebas murni, sehingga hal itu bisa dijadikan argumentasi awal di memori kasasi.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Survei: Sistem Politik Demokratis Pengaruhi Pembayaran PajakBerdasarkan hasil survei sistem politik yang demokratis merupakan faktor sosial yang berpengaruh dalam pemenuhan pajak oleh Wajib Pajak (WP).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Bertemu Mendes, Tito Karnavian Usulkan Dana Desa Gunakan Sistem ITPeningkatan pengelolaan dana desa berbasis IT, menjadi salah satu opsi dalam mengawal optimalisasi dana desa. Mantab.... sebelum melangkah ke IT-nya, persoalan mendasar di negeri ini selalu terbentur pada database dan pemutakhirannya. ada baiknya perbaiki itu agar pemanfaatan IT bisa maksimal. Dana desa rawan korupsi...
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Memoles Jakarta Demi Keberlanjutan? – Bebas Akses”Yang dikhawatirkan orang-orang, kan, kehujanan dan kepanasan. Lah, kan, trotoar kita memang sudah terbuka. Kalau kehujanan otomatis orang enggak akan menyeberang, dong?' Metropolitan AdadiKompas neli_triana
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »