jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan carbon governance kunci perdagangan karbon .
“Carbon governance merupakan instrumen koherensi aktualisasi pelaku bisnis dan pemerintah dalam proses yang diketahui secara terang dan dapat diikuti dengan baik oleh publik. Penerapan Carbon Governance akan menempatkan secara tepat sasaran aksi iklim dan nilai ekonomi karbon untuk kepentingan nasional,” ujar Menteri Siti Nurbaya dalam pernyataan tertulis KLHK, Kamis .
Menurut Menteri Siti, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa perdagangan karbon harus dengan tata kelola yang tepat.
Perdagangan Karbon Perdagangan Karbon Jakarta
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri LHK Siti Nurbaya: Carbon Governance Kunci utama Regulasi Perdagangan KarbonCarbon governance merupakan instrumen koherensi aktualisasi pelaku bisnis dan pemerintah dalam proses yang diketahui secara transparan.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Menteri LHK: Perdagangan Karbon Diatur dengan Pondasi Governance dan Kedaulatan NegaraSiti menegaskan pemerintah telah mengatur perdagangan karbon demi menjaga kedaulatan negara. Selain itu aturan yang tegas diperlukan untuk menghindari adanya green washing serta 'karbon hantu'.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Menteri LHK Tegaskan Perdagangan Karbon Diatur dengan Pondasi Governance dan Kedaulatan NegaraPemerintah telah mengatur perdagangan karbon demi menjaga kedaulatan negara. Untuk menghindari adanya green washing atau &039;Karbon Hantu&039;
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Menteri LHK Tegaskan Pengaturan Perdagangan Karbon Demi Jaga Kedaulatan NegaraMenteri LHK menambahkan, Indonesia dalam posisi menjaga kelestarian mandat Pasal 28 H dan mandat kemakmuran rakyat Pasal 33 UUD 1945.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Menteri LHK soroti urgensi aturan perencanaan perlindungan lingkunganMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyoroti urgensi penyelesaian Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Menteri LHK ingatkan biaya pemulihan lingkungan bakal terus meningkatMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengingatkan biaya pemulihan lingkungan akan terus meningkat, sehingga dibutuhkan strategi ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »