Menkeu: Belanja Pusat dan Daerah Banyak yang Tidak Sinkron

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan penggunaan anggaran belanja antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah banyak yang tidak sinkron. Sehingga, capaian kerja tidak optimal.

“Itu perlu sinkronisasi. Tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” papar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa .Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut hal itu bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan . Seperti, banyak K/L yang meminta anggaran untuk pengadaan barang yang kemudian diserahkan kepada masyarakat atau pemda.

Di lain sisi, lanjut Ani, ketika permintaan anggaran untuk barang atau proyek infrastruktur telah disetujui, namun pemda malah menolak. Dia menekankan pemda belum tentu mau menerima lantaran barang atau proyek infrastruktur tersebut merupakan program pusat. Sehingga, mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara.

“Sering muncul K/L membangun suatu infrastruktur. Saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda, ternyata pemda bilang tidak butuh infrastruktur itu. Karena itu program pusat,” pungkas Ani.Selain itu, pemda juga beralasan tidak meminta barang atau proyek infrastruktur yang diajukan K/L. BPK, lanjut dia, turut menemukan permasalahan lain terkait belanja K/L dan pemda untuk masyarakat yang tidak sesuai, karena tidak ada sinkronisasi.

Menurutnya, perlu reformasi sistem penganggaran agar dapat memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output dan outcome. Reformasi sistem penganggaran untuk belanja modal akan dilakukan secara multiyeas. Dalam hal ini, dia menyoroti penanganan pandemi covid-19 membutuhkan anggaran yang besar.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menkeu revisi asumsi makro RAPBN 2021Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merevisi asumsi dasar ekonomi makro dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Menkeu Proyeksi Ekonomi RI Bisa Kembali 5% di 2021Dengan berbagai upaya dan kerja keras tahun ini, akan memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi di 2021 jadi titik...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Menkeu Sri Mulyani: Kita Bisa Mengalami Resesi Jika Ekonomi Tumbuh Negatif di Kuartal II dan III - Tribunnews.comMenkeu Sri Mulyani: Kita Bisa Mengalami Resesi Jika Ekonomi Tumbuh Negatif di Kuartal II dan III via tribunnews kelen terlalu heboh ngurusin oposan, ga tahunya kolaps oleh hal lain Kita bukan bisa Mbok, Kita sudah resesi. Jangan bohong2 lagi. Ini karena kowe gagal tangani ekonomi Indonesia. Kerjamu mung ABS melulu. Uang diboros untuk yg tdk perlu.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Sri Mulyani paparkan empat latar belakang redesain sistem penganggaranMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat hasil evaluasi pihaknya  bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Sri Mulyani akan Gabung Sistem Penyaluran Bansos dan SubsidiMenkeu Sri Mulyani berencana mengintegrasikan sistem bansos dan subsidi agar pengelolaannya tidak tumpang tindih.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

MenPAN-RB Minta Maaf kepada PNS Sejumlah InstansiMenPAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan permintaan maaf kepada para PNS di sejumlah instansi pusat dan daerah. PNS
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »