Kota Bekasi misalnya, tempat saya mengajar dalam 20 tahun terakhir, akan menggabungkan 61 sekolah dasar negeri yang dinilai kurang efektif. Meskipun mendapat kritik dari beberapa LSM pegiat pendidikan dan tokoh masyarakat, Wali Kota Bekasi bergeming untuk melakukan proses merger ini.
Sebagai sektor yang melibatkan begitu banyak kepentingan politik dan budaya di dalamnya, sudah sewajarnya jika kritik dan konflik antarnegara dan masyarakat akan terus terjadi . Karena itu, sebuah kebijakan pendidikan yang baik dan benar merupakan syarat utama yang harus dikedepankan.Kebijakan merger selama ini berlangsung tanpa evaluasi dan monitoring yang memadai.
Cara lain untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan merger juga bisa dilihat dari tingkat sekolah. Kelas dan sekolah harus dijadikan cermin oleh birokrasi pendidikan bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita ditegakkan dan dijalankan. Kepala daerah serta dinas kependidikan semestinya melakukan pendekatan atau musyawarah dan bukan hanya memanggil kepala sekolah.
Dengan menggunakan definisi perilaku yang dibuat Marshall dalam Culture and Education Policy in the American State, pilihan merupakan sebuah nilai yang mengandung opsi untuk seperangkat aksi, seperti mandat kepala daerah untuk menetapkan jumlah sekolah berdasarkan kemampuan PAD daerah tersebut. Dalam kasus merger 61 SDN di Kota Bekasi, pilihan menggabungkan sekolah seharusnya didiskusikan secara publik dan terbuka.
Sementara itu, nilai terakhir yang biasanya terkait dengan isu tentang kebijakan publik di bidang pendidikan ialah kesetaraan, yang berarti bahwa penggunaan sumber daya publik didistribusi berdasarkan perbedaan kebutuhan manusia.